Kepala Perwakilan BI Sulsel, Causa Iman Karana saat talkshow secara virtual dengan tema “Ekosistem Ekonomi Digital Indonesia: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Lebih Kuat Melalui Inklusivitas”, Senin (21/03/2022)/Ist

Bank Indonesia Sulsel: Penerapan Digitalisasi Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Selasa, 22 Maret 2022 | 15:43 Wita - Editor: Dilla Bahar - Reporter: Agung Eka - Gosulsel.com

MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Presidensi G-20 Indonesia 2022, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Selatan (Sulsel) menyelenggarakan talkshow secara virtual dengan tema “Ekosistem Ekonomi Digital Indonesia: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Lebih Kuat Melalui Inklusivitas”, Senin (21/03/2022). Acara ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha dan masyarakat terkait urgensi dan potensi optimalisasi teknologi digital dalam mengakselerasi kinerja usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Digitalisasi terus berkembang pesat di berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, baik pada tingkat global, nasional, maupun lokal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, di seluruh provinsi di Indonesia, secara rata-rata 44,5% penduduk Indonesia telah menggunakan internet. Sementara itu, di Sulawesi Selatan sendiri, secara rata-rata 43,91% penduduk merupakan pengguna internet. Lebih jauh, sektor telekomunikasi di Sulsel tumbuh 6,4% pada tahun 2021. Kinerja sektor ini juga diprakirakan akan terus meningkat sejalan dengan perkembangan sistem pembayaran, perluasan pasar e-commerce, maupun peningkatan pemanfaatan digitalisasi di berbagai sektor.

Digitalisasi pada berbagai aspek kehidupan masyarakat diharapkan bisa menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi, diantaranya melalui optimalisasi teknologi tepat guna sehingga bisa meningkatkan produktivitas lapangan usaha, penyediaan akses informasi secara cepat dan efektif sehingga bisa menurunkan biaya transaksi, maupun pembukaan akses informasi dan pemasaran sehingga para pelaku usaha, termasuk UMKM, bisa terintegrasi dengan pasar global. Namun demikian, adopsi digital oleh lapangan usaha belum secepat yang diharapkan. Terdapat kesenjangan antara usaha skala kecil-menengah dan usaha skala besar terkait penggunaan teknologi digital dalam pengembangan usaha. Pemanfaatan transaksi elektronik dalam aktivitas ekonomi masyarakat juga perlu ditingkatkan, khususnya pada berbagai kegiatan pendorong perekonomian, antara lain: perbelanjaan, makan minum, dan transportasi.

Acara diawali dengan penyampaian Leader’s Insight oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo; keynote speech oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni Primanto Joewono; dan Welcoming Speech oleh Kepala BI Sulsel, Causa Iman Karana. Dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama 5 orang narasumber, yakni: Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi Badan Usaha di Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo), Dhia Anugrah Febriansa; Senior Research Associate Indonesia Financial Group, Ibrahim Kholilul Rohman; Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Hasanuddin sekaligus Perwakilan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Makassar, Andi Nur Bau Massepe; Operational Senior Manager Regional Enterprise, Government, Business Service Divisi Telkom Regional VII, Feronika; dan CEO PT Hensel Davest Indonesia, Hendra David.

Saat menyampaikan Leader’s Insight, Perry Warjiyo, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia berfokus pada tiga hal yaitu: pembangunan arsitektur kesehatan global, optimalisasi teknologi digital, dan transisi energi. Sehubungan dari arahan tersebut, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan telah menetapkan 6 tema prioritas pembahasan di jalur keuangan (finance track) Presidensi G20 Indonesia, termasuk diantaranya adalah Sistem Pembayaran di Era Digital dan Inklusi Finansial.

“Pembahasan Sistem Pembayaran di Era Digital mengangkat isu perkembangan uang digital dan implikasinya terhadap makroekonomi dan sistem keuangan serta kelanjutan implementasi peta jalan sistem pembayaran lintas negara. Sementara itu, pembahasan Inklusi Finansial mengangkat upaya perluasan akses keuangan bagi individu dan UMKM untuk mendorong pemulihan ekonomi melalui pemanfaatan teknologi dan digitalisasi. Berbagai inisiatif dan pembahasan dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia,” jelasnya.

Dalam penyampaian keynote speech, Doni Primanto Joewono, mengatakan bahwa pengawasan dan regulasi terhadap aset digital atau kripto merupakan salah satu isu penting yang dibahas di G20, termasuk asesmen mengenai potensi manfaat dan risiko bagi stabilitas keuangan global. Presidensi G20 Indonesia juga mendorong dilanjutkannya diskusi mengenai agenda konektivitas dan infrastruktur digital melalui peningkatan investasi infrastruktur. Lebih lanjut, aspek regulasi dan upaya memobilisasi pembiayaaan sektor swasta juga menjadi fokus perhatian pada forum G20. Terkait inklusi keuangan, pada Presidensi G20 Indonesia, akan dilakukan review Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen, dimana salah satu aspek yang mendapat penekanan adalah literasi dan perlindungan konsumen dikaitan dengan digitalisasi di sektor keuangan.

Saat menyampaikan welcoming speech, Kepala Perwakilan BI Sulsel, Causa Iman Karana menyatakan bahwa ditengah pandemi COVID-19, pemanfaatan teknologi digital bisa mendorong keberlangsungan aktivitas ekonomi sehingga diharapkan bisa meminimalkan dampak pandemi. Digitalisasi meningkatkan inklusivitas yang berarti meningkatkan partisipasi serta memberikan akses yang luas kepada seluruh lapisan masyarakat.

“Digitalisasi juga bisa menjadi katalis perluasan akses pasar dan mengoptimalkan nilai tambah bagi UMKM. Oleh karena itu, BI Sulsel bersama dengan stakeholders terkait berkomitmen untuk terus bersinergi dalam mendorong transformasi digital sehingga bisa membawa kemanfaatan bagi seluruh lapisan masyarakat di Sulsel,” ucap Causa Iman Karana.

Memasuki sesi diskusi, Ibrahim Kholilul Rohman menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi digitalisasi yang besar. Namun demikian, terdapat beberapa kendala struktural, diantaranya kesenjangan akses internet oleh masyarakat perkotaan vs pedesaan, hingga belum meratanya akses internet di seluruh wilayah Indonesia. Menyikapi hal ini, pembangunan infrastruktur koneksi internet menjadi hal yang penting. Lebih lanjut, pengaturan kewenangan dan koordinasi antar berbagai Kementerian/Lembaga dalam hal perumusan dan implementasi kebijakan terkait digitalisasi juga perlu mendapat perhatian yang serius.

Dalam paparannya, Dhia Anugrah Febriansa menyampaikan bahwa kesenjangan digital masih terjadi di Indonesia. Persentase penetrasi internet tercatat belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil studi salah satu lembaga konsultan internasional tahun 2017, sekitar 150.000 lokasi fasilitas publik, seperti sekolah, pelayanan kesehatan, dan kantor pemerintahan belum memiliki koneksi internet. Untuk mengatasi isu ini, pemerintah bersama stakeholders terkait terus melakukan berbagai upaya untuk memperkuat dan memperluas infrastruktur telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia, baik melalui pembangunan jaringan kabel fiber optik maupun koneksi via jaringan satelit. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat penetrasi dan transformasi digital di Indonesia.

Dari perspektif akademisi dan ISEI, Andi Nur Bau Massepe mengatakan bahwa potensi ekonomi digital yang ada di Indonesia pada umumnya, dan Sulawesi Selatan pada khususnya harus terus dikembangkan. Penggunaan transaksi digital, baik oleh pemerintah daerah, pelaku usaha, maupun masyarakat pada umumnya perlu terus didorong. Berbagai skema pendanaan dalam rangka mendorong inovasi digital oleh sektor usaha juga perlu dipikirkan lebih jauh. Lebih lanjut, berbagai upaya juga perlu terus dilakukan untuk membangun literasi digital masyarakat serta memastikan keamanan dan perlindungan data konsumen di era digital ini.

Sementara itu, sebagai salah satu pelaku usaha di bidang teknologi finansial (fintech), Hendra David menyatakan bahwa bisnis fintech di Indonesia saat ini terus berkembang, termasuk diantaranya microfinancing, crowdfunding, peer to peer lending, P2P Lending, hingga market e-aggregator. Dari kacamata pelaku usaha, dia berharap agar regulator dan para pemangku kebijakan bisa membantu dan mempercepat perijinan pelaku usaha, sehingga lebih mempercepat inklusivitas keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di luar Pulau Jawa. Dia berpendapat para pelaku usaha juga bisa saling berkolaborasi, termasuk dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pemanfaatan teknologi finansial ini.

Lebih lanjut, sebagai pelaku usaha di bidang telekomunikasi, Feronika menyampaikan bahwa Telkom Indonesia mendukung dan memberikan layanan solusi ekosistem ekonomi digital kepada para pelaku usaha maupun dan masyarakat luas. Penyediaan dan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ini bertujuan untuk memberikan pelayanan serta meningkatkan kenyamanan, keamanan, efisiensi bagi para pelaku usaha dan masyarakat secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal. Sebagi salah satu contoh, Telkom Indonesia telah mendukung dan berkolaborasi dalam penciptaan ekosistem digital di Kota Makassar.

Pada masa pemulihan ekonomi dari pandemi, transformasi digital bisa menjadi salah katalisator pertumbuhan ekonomi, khususnya pada tingkat lokal dan nasional. Digitalisasi diharapkan bisa meningkatkan produktivitas, ketahanan dan stabilitas, serta memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, sejalan dengan semangat yang diusung lewat tema Presidensi G20 Indonesia “Recover Together, Recover Stronger.“ (*)


BACA JUGA