MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar kompak menolak desain pembangunan jalur Kereta Api (KA) yang menggunakan sistem at grade atau menyentuh tanah.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto mengatakan, sejak awal rancangan desain KA menggunakan sistem elevated. Namun, seiring waktu desainnya mengalami perubahan tanpa adanya pemberitahuan ke Pemkot Makassar dan DPRD Makassar.

“Di Medan elevated, Palembang elevated, Bandung elevated, kenapa di Makassar tidak?,” protes Danny, saat menggelar Konfrensi Pers di Kantor DPRD Makassar, Senin (18/07/2022).

Danny mengungkapkan, pembangunan KA yang merupakan ide dari Gubernur Sulsel sebelumnya, Syahrul Yasin Limpo. Ia pun mengaku sebagai orang yang pertama kali mendukung dan dukungan tersebut berlangsung hingga sekarang.

“Saat itu, rancangan kereta api masuk ke Makassar lewat jalur elevated. Itu sudah disepakati lewat rapat. Pemerintah kota telah merancang jalan arteri dengan menyisakan lima meter sebagai persiapan untuk kereta api,” bebernya.

“Kami turut memberikan ide tentang penghematan lahan yang bisa dilakukan balai kereta api berkesesuaian dengan tata ruang 2015 dan jalan arteri yang ditetapkan jadi Perda,” sambungnya lagi.

Wali Kota Makassar ini menduga, ada oknum yang bermain yang mengubah desain awal rancangan KA dengan sistem elevated di Makassar. Ia menegaskan, dirinya menolak desain kereta api yang tak memperlihatkan Amdal, tak menjelaskan konsep, dan tak melibatkan Pemkot Makassar.

“Apalagi, memutuskan bukan elevated namun tidak melibatkan pemerintah kota. Jadi kalau bukan elevated berarti melanggar tata ruang,” tegas Danny.

Ia mengatakan, jalur at grade atau darat saat ini sangat merugikan Kota Makassar. Pasalnya, kawasan utara tempat jalur KA, akan dikembangkan beberapa kawasan reklamasi. 

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo mengaku turut mendukung pembangunan strategis di Kota Makassar. Pasalnya, bila anggaran KA tak digunakan hingga Agustus, maka dana tersebut akan ditarik ke pusat. 

“Sebagai wakil rakyat, kita berpikir sayang juga kalau ini ditarik,” ucap Rudianto. Ia menambahkan, DPRD dan Pemkot Makassar, akan mengawal pembangunan jalur KA dengan sistem elevated. Hal itu sesuai dengan rancangan awal.

“Bila menggunakan jalur at grade ada banyak potensi pelanggaran yang bisa muncul. Antara lain, pelanggaran tata ruang kota dan Amdal,” tegasnya.(*)

---