Dalam Rapat Paripurna, DPRD dan Pemkot Makassar Sepakati Rancangan APBD Perubahan 2022

Senin, 19 September 2022 | 17:36 Wita - Editor: Andi Nita Purnama - Reporter: Agung Eka - Gosulsel.com

MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar dan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar telah mencapai kesepakatan sekaligus melakukan penandatanganan nota rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022.

Penandatanganan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo, didampingi Wakil Ketua DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali, Andi Suhada Sappaile, dan Andi Nurhaldin Halid. Turut hadir pula Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto, dan jajaran Organisasi Perangkat Dinas (OPD) lingkup Pemkot Makassar di Kantor DPRD Makassar, Senin (19/09/2022).

Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar, Mario David, mengatakan ada beberapa pergeseran anggaran di beberapa OPD. Khususnya yang menangani beberapa pekerjaan fisik. OPD itu di antaranya Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Perdagangan (Disdag), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), hingga Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM).

“Mereka rata-rata mengerjakan proyek fisik dan tidak bisa dilanjutkan di perubahan,” ucap Mario David.

Anggaran Dinas PU paling banyak mengalami pergeseran, dikurangi Rp261 miliar.
Diketahui, pagu anggaran Dinas PU pada pokok 2023 mencapai Rp899,2 miliar.

Ada beberapa kendala bagi tiap OPD tersebut sehingga mengalami pengurangan anggaran. Pertama, karena perencanaan yang kurang mantap. Kedua, alas hak masih bermasalah sehingga menghambat berjalannya program.

Selain itu, Banggar juga memberikan beberapa masukan kepada Pemkot Makassar untuk mempercepat penyerapan anggaran dan pendapatan daerah. Beberapa diantaranya mengenai pembuatan Perda reklame, serta memperkuat perwali yang ada untuk menambah PAD.

Legislator NasDem Makasar ini juga memberi masukan kepada Dinas Sosial untuk melalukan pemutakhiran data warga miskin agar bantuan sosial tepat sasaran.

“Perlu ada musyawarah hingga tingkat bawah. Dinsos harus menyetor data penerima bantuan untuk melihat layak atau tidaknya mereka mendapat bansos,” tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, mengatakan akan menerima dan mempertimbangkan seluruh rekomendasi Banggar untuk kemajuan Pemkot Makassar.

Dirinya memberi atensi kepada seluruh OPD untuk segera menjalankan program prioritas. “Program yang ada di RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) itu yang paling penting untuk dijalankan,” ujarnya.(*)


BACA JUGA