MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Bank Indonesia (BI) berupaya mengendalikan inflasi di Sulawesi Selatan (Sulsel). Upaya itu dilakukan seiring resesi mengancam yang diprediksi terjadi pada tahun 2023 nanti.

Salah satu upaya itu diperlihatkan dengan menggalakkan Gerakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Seremoni program berlangsung di Taman Maccini Sombala, Makassar, Senin (24/10/2022).

Kegiatan ini dihadiri Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni Primanto Joewono, dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Amir Uskara. Adapun prinsip “A’bulo Sibatang” atau bersinergi dan berkolaborasi antara perumus dan pelaksana kebijakan menjadi fokus dari program ini di Sulsel.

Dalam GNPIP ini, BI bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) wilayah Sulsel mencanangkan program Sipeppa. Ialah inovasi yang memperpendek rantai distribusi melalui kerja sama antara asosiasi toko ritel dengan distributor, dan mengoptimalisasi pasokan melalui pemanfaatan platform digital.

GNPIP ini juga memuat kegiatan lain. Diantaranya, penandatanganan Kerja sama Antar Daerah (KAD), simbolis penyerahan 100.000 bibit cabai dan 150.000 bibit tanaman pangan serta sarana prasarana produksi tani, dan peluncuran buku “Panduan Budidaya Cabai” serta Program Rewako atau Pelatihan Petani Pintar.

Deputi Gubernur BI, Doni Primanto menyampaikan berbagai upaya BI untuk mengendalikan inflasi, salah satunya dengan menjaga pasokan dan kelancaran distrubusi barang dan penguatan ketahanan pangan. Dalam upaya tersebut, pentingnya komitmen, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, Bank Indonesia baik pada tingkat pusat maupun daerah.

“Dan diperlukan dalam menjalankan berbagai program yang bermanfaat bagi pengendalian inflasi,” ujar Doni Primanto.

Sementara itu, Menteri Pertanian, SYL menyampaikan bahwa di tengah tantangan global yang terjadi termasuk pada produksi dan pangan, semua negara perlu mengutamakan sektor pertanian. Dengan demikian, kalibrasi dan kerja sama di seluruh lini diperlukan untuk memitigasi dan mengadaptasi tantangan yang terjadi, sehingga mendukung kinerja pertanian RI yang terus meningkat.

“Ke depan, Kementan mengimplementasikan strategi meningkatkan kapasitas produksi, substitusi impor dan peningkatan ekspor, yang turut berdampak menekan inflasi. Lebih lanjut, Sulsel sendiri diharapkan untuk senantiasa menopang pangan nasional,” jelasnya.

Wakil Komisi XI DPR, Amir Uskara juga memberikan apresiasi pada TPID dan Bank Indonesia dalam mendukung pengendalian inflasi. Ketahanan pangan sendiri berkontirbusi sekitar 73% untuk pengurangan angka kemiskinan.

“Rantai distribusi memang perlu diperpendek untuk menjaga harga pangan di masyarakat,” kata Amir Uskara.

Secara horizontal tercermin dari penguatan kerja sama TPID antar kabupaten/kota dan provinsi lain serta perangkat daerah. Secara vertikal, terwujud dalam sinergi dengan Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Realisasi program yang dilakukan antara lain mandiri benih, yaitu pembagian benih unggul untuk 100 ribu hektare sawah di Sulsel yang berhasil meningkatkan produktivitas petani hingga 28% dan pengembangan urban farming. Di samping itu, terdapat Gelar Pangan Murah yang berlangsung di seluruh 24 Kab/Kota di Sulsel dan pengadaan alat mesin pertanian.

Lebih lanjut, program Sipeppa merupakan kerja sama antara TPID, pemerintah daerah, dan seluruh pihak yang berkaitan dengan toko ritel. Melalui komitmen antar pihak, terjadi mekanisme di mana pada saat harga melonjak, distributor segera merespon dengan pasokan ke toko ritel untuk mempercepat stabilisasi harga di pasar.

Program ini diluncurkan dengan penandatanganan kerja sama. Itu antara asosiasi toko ritel, Paguyuban SRC Community beranggotakan 4.133 toko ritel, dengan distributor besar Perum Bulog Kanwil Sulselbar.

GNPIP Sulampua, terutama Sulsel turut mengandalkan platform digital untuk ketahanan pangan. Terdapat kerja sama dengan penyedia aplikasi Grabmart dan Keranjang Pasar untuk memfasiltasi penjualan hasil produksi komoditas beras dan cabai dari kelompok tani di Sulsel.

Selain itu, TPID Sulsel menginisiasi program Bazar Pangan Murah. Adapun dengan melibatkan penggunaan platform digital untuk memastikan kelancaran distribusi komoditas.

Koordinasi TPID antar provinsi dan komitmen kerjasama antar kabupaten/kota di provinsi Sulsel senantiasa merealisasikan kerja sama perdagangan komoditas pangan antar daerah. Terdapat penandatanganan Kerjasama Antar Daerah (KAD) antara pedagang bawang merah dan pedagang daging ayam dari sejumlah kota dan kabupaten.

Pada kesempatan yang sama, terdapat penandatangan komitmen bersama Kantor Perwakilan BI Sulsel dengan Komando Daerah Militer (Kodam) XIV/Hasanuddin dalam rangka ketahanan pangan komoditas penyumbang inflasi. Sinergi program pengendalian inflasi juga dilakukan dengan pihak lain dalam menangani permasalahan pasokan pangan termasuk akses pembiayaan.

Untuk mengantisipasi berbagai risiko tekanan inflasi jelang akhir tahun 2022, Bank Indonesia bersama dengan TPID akan terus bersinergi menjaga stabilitas harga melalui penguatan kerja sama antar daerah (KAD) dan implementasi kerangka Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Keterjangkauan Harga, dan Komunikasi Efektif (4K).(*)

---