MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Masalah integrasi data stunting menghantui Kota Makassar. Terkhusus pada tingkat kelurahan.

Kondisi ini berpotensi membuat pelayanan tidak efektif. Padahal, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menargetkan angka zero stunting pada tahun 2024 nanti.

Wakil Wali Kota (Wawali) Makassar, Fatmawati Rusdi mengakui kondisi ini. Padahal, SK Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) ini sudah diterima oleh lurah.

Ia meminta Lurah lebih progresif dan serius menangani masalah ini. “Harusnya kan mereka tahu kerjanya apa, kalau menurut saya, dari awal data memang itu banyak yang nda sinkron,” ujar Fatma, di sela-sela acara Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Makassar.

Fatma mengatakan dari fakta yang didapatkan di lapangan, temuan di Puskesmas belum ada klasifikasi yang mana anak yang masuk kategori gizi kurang dan betul-betul stunting. Kondisi ini membuat angka stunting Makassar tak karuan.

Namun ini kata dia perlahan dilakukan perbaikan. Meski amburadul, Makassar masih menjadi daerah dengan tingkat stunting terendah di Sulsel.

Fatma mengatakan, target zero stunting seyogianya menjadi misi utama pemkot hingga 2024 mendatang. Diharapkan angka stunting yang dilaporkan masih berada di angka 5 persen ini bisa zero lebih cepat di 2023 mendatang.

Sementara itu Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Makassar, Chaidir menerangkan angka stunting tahun ini sudah cukup progresif turun dari tahun sebelumnya. Di mana angkanya masih berada di 9 persen. Makanya dirinya optimis, target ini bisa diraih setahun ke depannya.

Caranya dengan penguatan anggaran di tingkat kelurahan. Pemkot kata dia yang tergabung oleh sejumlah OPD mengajukan anggaran Rp50 juta perkelurahan untuk prefentif stunting.

“Kemudian ada lagi Rp30 juta untuk pemberian tambahan makanan, kemudian Rp10 juta untuk pembinaan dapur sehat atasi stuntung (DSAS) lalu Rp10 juta untuk pembinaan balita sehat dalam kampung keluarga berkualitas,” ujarnya.

Sehingga, kata Chaidir anggarannya setidaknya bisa mencapai Rp100 juta. Atau dikalikan dengan 153 kelurahan mencapai Rp15,3 milliar.

Sementara Tenaga Ahli Perencanaan dan Pengembangan Iney Region V Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) Lukman Nur Hakim mengatakan meski data amburadul, Makassar disebut sudah cukup progresif dalam penanganan stunting.

“Saya kira Makassar sudah sangat bagus, hanya saja butuh dikoordinasikan,” imbuhnya.

Untuk Makassar kata dia masih ada beberapa yang butuh kelengkapan, diantaranya laporan aksi 3, aksi 4, aksi 5 dan aksi 6. Meski masih minus, menurutnya keempat aksi ini bisa dituntaskan dalam sepekan.

“Karena kalau soal data, Makassar sudah ada, hanya memang belum terkumpul. Memang manajemennya yang butuh diperbiaki, tata kelola data,” tukasnya. (*)

---