JATIM, GOSULSEL.COM – Ketua Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) Jawa Timur, Ahmad Yani meminta polemik wacana impor beras segera dihentikan. Menurutnya, kebijakan impor tidak perlu dilakukan mengingat beras Indonesia yang ada di penggilingan dan masyarakat sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun mendatang.

“Terkait dengan polemik ini, apakah semahal itu koordinasi antar lembaga. Realita di lapangan seperti apa. Makanya kami mendorong supaya ada koordinasi kalau memang barangnya di lapangan ada serap dulu jangan impor dong. Kementan kan sudah memenuhi kekurangnya,” ujar Yani, Kamis (01/12/2022).

Menurut Yani, yang harus dilakukan Bulog saat ini adalah melakukan penyerapan dengan harga di atas pasar. Penyerapan bisa dilakukan dengan menyerap beras Gapoktan di penggilingan atau bumdes-bumdes di tiap desa dan terhubung langsung dengan Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (Simluhtan Kementan).

“Yang terjadi sekarang ini kan petani gak tau caranya menjual ke bulog seperti apa. Karena itu, kami dari LPPNU menyarankan serapan yang dilakukan bulog itu harus yang terhubung dengan simluh Kementan. Misalnya dengan gapoktan. Ini lebih jelas datanya,” katanya.

Ahmad Yani mengungkapkan bahwa dalam polemik ini yang perlu dijaga bersama adalah statement para pejabat terkait agar tidak membuat panik masyarakat sehingga berdampak langsung pada kenaikan harga.

“Pejabat itu hendaklah berstatement menyejukan jangan ditakut-takuti. Ini sangat melukai petani yang hari ini bersemangat bertanam. Statement pejabat itu secara psikologi sangat mempengaruhi harga. Apalagi sekatang adanya konflik dan cuaca. Tentu pangan akan sangat berharga bagi negara apapun,” katanya.

Meski demikian, Yani berharap apapun polemiknya ketersediaan pangan harus bisa dikendalikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. “Dan cara yang fardu ain buat kami adalah mengutamakan serapan petani sendiri. Jangan bicara impor dulu,” jelasnya.(*)

---