GOWA, GOSULSEL.COM — Wakil Bupati Gowa, H. Abd. Rauf Malaganni didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Kamsina menghadiri Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gowa terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ranperda Tentang Mall Pelayanan Publik (MPP) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gowa, Selasa (13/12/2022).

Dua ranperda tersebut rencananya akan segera dibahas setelah delapan Fraksi DPRD Gowa menyetujui untuk dilanjutkan ketahap pembahasan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam tata tertib yang berlaku.

“Atas pemandangan umum dan persetujuan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Gowa, kami ucapkan terima kasih. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua fraksi yang telah menyampaikan pemikirannya,” ucap Abd. Rauf Malaganni.

Ia menjelaskan, Ranperda pengelolaan keuangan daerah meliputi pengaturan perencanaan dan penganggaran. Seperti pembuatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kemudian dilanjutkan pembuatan Rencana Keuangan Daerah (RKA) SKPD yang akan dijadikan dasar untuk membuat Ranperda APBD dan Ranperbup tentang Penjabaran APBD.

Selain itu, tegas Wabup Gowa, proses pelaksanaan dan penatausahaan harus sejalan dengan indikator kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Sehingga anggaran yang direncanakan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Tak hanya itu, proses pelaksanaan dan penatausahaan ini harus meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam penyusunan laporan keuangan berbasis aktual.

“Untuk pertanggungjawaban keuangan daerah disusun dalam bentuk laporan keuangan yang merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan transparan,” terangnya.

Sementara untuk Ranperda tentang Mall Pelayanan Publik, Abdul Rauf Malaganni mengatakan Ranperda tersebut diajukan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

“Untuk mendorong pelayanan publik yang lebih partisipatif, cepat dan terkoordinasi dengan baik. Maka pemerintah di tahun mendatang akan membangun MPP ini,” ujarnya.

Ia melanjutkan, MPP akan menjadi solusi pelayanan publik yang cepat dan efisien, kemudahan jangkauan dan kenyamanan pelayanan. Ia mengatakan, pembangunan MPP adalah bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Gowa dalam mewujudkan optimalisasi pelayanan publik.

“Pembangunan MPP ini sebagai komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan prima, dimana MPP ini merupakan tempat berlangsungnya pelayanan yang terpadu untuk masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Gowa dari Fraksi Demokrat, Ardiansyah Sabir mengungkapkan, adanya usulan Ranperda Pengelolaan Keuangan ini menunjukkan keseriusan pemerintah kabupaten dalam mengelola keuangan. Selain itu, Ranperda MPP akan mempermudah pelayanan publik yang selama ini, pelayanan publik selalu terkendala jarak dan waktu hingga birokrasi yang kusut.

“Dalam ranperda ini sangat detail dijelaskan tentang siapa dan bagaimana pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pertanggungjawabannya,” terangnya.

“Ini akan menjawab efisiensi, dan kejelasan pelayanan publik di Kabupaten Gowa yang memang sudah selayaknya kita miliki,” tambahnya.(*)

---