Ketua DPRD Gowa bersama Bupati Gowa dan Forkopimda Gowa berpose bersama/ Ist

Ketua DPRD Gowa Ikut Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023

Rabu, 18 Januari 2023 | 20:56 Wita - Editor: Andi Nita Purnama - Reporter: Endra Sahar - Gosulsel.com

GOWA, GOSULSEL.COM — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa, H. Rafiuddin mengikuti rapat koordinasi nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forkopimda tahun 2023.

Orang nomor satu di DPRD Kabupaten Gowa itu mengikuti Rakornas bersama Bupati Gowa, Kejari Gowa, Dandim Gowa, dan Kapolres Gowa.

pt-vale-indonesia

Rakornas sendiri berlangsung di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/01/2023) dan dibuka oleh Presiden Joko Widodo.

Pada Rakornas itu, Presiden RI, Joko Widodo saat membuka secara resmi Rakornas yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri ini menyampaikan apresiasi atas kerja keras semua pihak, baik pusat maupun daerah. Sehingga pandemi Covid-19 di tanah air dapat dikendalikan dan pertumbuhan ekonomi dapat terjaga.

“Alhamdulillah pandemi berhasil kita kelola dan kita kendalikan dengan baik, dan stabilitas ekonomi juga bisa kita manage, kita pertahankan sehingga berada pada posisi yang sangat baik. Ini berkat kerja keras kita semuanya,” ujar Presiden RI.

Selain itu, Jokowi mengatakan, ditengah pandemi dan perlambatan ekonomi di sejumlah negara, Indonesia juga mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Bahkan pada kuartal III-2022 ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,72 persen dan di kuartal IV-2022 diperkirakan tumbuh 5,2 hingga 5,3 persen.

“Ini sebuah prestasi yang sangat baik sekali, karena di kuartal III kita bisa tumbuh 5,72. Bandingkan dengan negara-negara lain,” ujarnya.

Kendati demikian kata Jokowi, meskipun mampu melalui tahun turbulensi ekonomi di 2022 dengan baik, Indonesia harus tetap hati-hati dan waspada karena tahun 2023 masih menjadi tahun ujian bagi ekonomi global.

“Semuanya harus hati-hati, harus bekerja keras semuanya mendeteksi informasi-informasi dan data-data yang ada di lapangan sehingga jangan sampai kita keliru membuat kebijakan. Sekecil apapun kebijakan itu harus berbasis pada data dan fakta-fakta di lapangan,” tegasnya.(*)


BACA JUGA