GOWA, GOSULSEL.COM — Pemerintah Kabupaten Gowa mulai fokus untuk melakukan Percepatan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (P3KE) tahun 2023.

Hal itu dilakukan berdasarkan arahan Presiden RI Joko Widodo dengan menargetkan pada akhir 2024, angka kemiskinan ekstrem dapat mencapai nol persen.

Wakil Bupati Gowa, H Abd Rauf Malaganni mengatakan, saat ini permasalahan kemiskinan masih menjadi salah satu isu prioritas dalam pembangunan.

Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, dan pendidikan.

“Termasuk akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses layanan sosial,” katanya saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Baruga Karaeng Pattingalloang, Kantor Bupati Gowa, Kamis (16/02/2023).

Di Kabupaten Gowa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) setempat, angka kemiskinan berhasil turun di dua tahun periode.

Pada periode 2021 angka kemiskinan mencapai 7,54 persen, angka tersebut dampak ekonomi anjlok akibat pandemi Covid-19. Hanya saja di 2022 berhasil pulih dan berhasil menurunkan angka kemiskinan 7,36 persen.

Estimasi penduduk miskin ekstrim berdasarkan presentase juga mengalami penurunan. Pada periode 2021 mencapai 1,32 persen atau mencapai, sementara pada periode 2022 turun 1,15 persen. Kemudian berdasarkan presentase jumlah jiwa itu mencapai 10,29 persen pada 2021 dan menurun 9,06 pada 2022.

“Untuk mewujudkan target penghapusan kemiskinan ekstrem, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 mengenai P3KE dari presiden kepada para menteri, pimpinan lembaga, kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing,” ungkapnya.

Lanjut Abd Rauf, menindaklanjuti Inpres tersebut Pemerintah Kabupaten Gowa telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang diharapkan dapat berkoordinasi untuk merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran.

“TKPK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gowa,” jelasnya.

Dijelaskan Karaeng Kio sapaan akrab Wabup Gowa, berdasarkan data BPS lainnya angka Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Gowa pada 2021 mencapai 1,38 persen, kemudian di 2022 mencapai 1,13 persen. Selanjutnya pada kondisi Indeks Keparahan Kemiskinan mencapai 0,36 persen pada 2021 dan 0,32 persen di 2022.

“Angka kemiskinan masyarakat kita masih ada dan jumlahnya tidaklah sedikit. Itu saya berharap data ini menjadi perhatian kita bersama. Dimana SKPD terkait harus melakukan pengecekan, sehingga dapat diindentifikasi permasalahan apa yang mereka hadapi dan jenis intervensi apa yang mereka butuhkan,” katanya.

Program intervensi harus disusun secermat mungkin sehingga benar-benar menyasar kelompok miskin ekstrem yang ada di Kabupaten Gowa.

Dengan adanya data P3KE yang dilengkapi dengan nama dan alamat maka diharapkan tidak ada lagi salah sasaran. Kita harus mengawal program ini dengan baik dan memastikan bahwa mereka yang sudah terdaftar dan tercatat sebagai keluarga miskin betul betul diintervensi dari berbagai penjuru dengan semua sumber daya yang ada.

“P3KE ini bukan hal mudah, dibutuhkan strategi kebijakan pemerintah serta kerjasama, kolaborasi dan komitmen semua pihak untuk mendukung terlaksananya program ini sehingga target nol persen di tahun 2024 dapat tercapai,” tegas Wabup Gowa Kepada TKPK.(*)

---