MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto berkomitmen untuk terus menata Kota Makassar. Salah satunya menangani Pedagang Kaki Lima (PK5) liar yang menggunakan fasilitas umum (Fasum) dan menganggu ketertiban.

Danny berkomitmen pengentasan PKL liar ini akan dilakukan hingga 2024 mendatang. “Pokoknya (hingga) 2024 ini saya kasi bersih semua,” tegasnya, Jumat (03/02/2023).

PK5 ini diakui memang cukup banyak di Makassar tercatar data yang dihimpun dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Makassar, per 2020. 80 persen PK5 di dalam kota menempati bahu jalan dan drainase sebagai tempat jualan.

Danny mengatakan pelan-pelan ini akan terbenahi. Apalagi, saat ini pengerjaan jalan terus dilakukan.

Sebagai contoh data yang dihimpun, beberapa proyek itu mencakup Koridor Landak hingga Sungai Saddang, kemudian proyek Sudirman Loop, hingga Proyek Smart Pannyingkulu, adalah beberapa proyek strategis pembenahan trotoar jalan dan perempatan yang digalakkan pemerintah tahun ini.

“Jalan kan mulai baik, makanya jalan cendrawasih belum sya resmikan itu, karena kasi baik dulu bagaimana mau diresmikan kalau masih jelek,” katanya.

Salah satu solusi pembenahan ini dengan mengkonsentrasikan para PK5 ke dalam kawasan khusus. Setidaknya beberapa alternatif sudah diwacanakan, khususnya PK5 yang dianggap mengganggu ketertiban umum, seperti pemanfaatan aset Pemkot yang menganggur, lalu ada pula kawasan khsus yang akan dibentuk.

Kepala Dinas Pertanahan Makassar, Sri Sulsilawati mengemukakan, pihaknya memang berkomitmen untuk menata aset-aset Pemkot ini yang telah dikuasai oleh PK5. Pembenahan di Jl Tanjung Bunga Kecamatan Mamajang, kemarin (Rabu, 1 Maret) adalah salah satu langkah awal.

Menurutnya, masalah penertiban ini memang akan menjadi tantangan panjang. Terlebih, setidaknya ada sekitar 4000 aset Pemkot yang belum bersertifikasi di BPN.

Peneguran semestinya dilakukan di awal agar tak berkepanjangan, ini menjadi peran bersama pemerintah wilayah. “Harusnya kalau sudah ada di situ, ditegur jangan terus dibiarkan. Apalagi tercatat di aset Pemkot, ini kan lurah, camat, di wilayah itu harus melihat,” katanya.

Lebih lanjut, pihaknya telah menargetkan adanya sertifikasi 1000 aset tahun in. Meski cukup sulit, pihaknya tetap optimis sebab telah mendapatkan dukungan dari BPN sendiri.

Upaya awal adalah dengan penempatan papan bicara di seluruh aset Pemkot ini, agar masyarakat memahami aset-aset tersebut tak boleh dibanguni. “Ini adalah bagian dari semangat kita untuk mengamankan aset ini,” tandasnya. (*)

---