MAROS, GOSULSEL.COM – Wakil ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maros Rahmat Hidayat, mengaku khawatir dengan proses seleksi manajemen Perusda PT. Bumi Maros Sejahtera, yang menurutnya sarat di politisasi.

Hal itu menyusul proses penjaringan bakal calon direksi yang sama sekali tidak melibatkan DPRD Maros dan terkesan ditutup-tutupi.

“Entah mau dengar saran dari kami atau tidak. Intinya sampai sekarang DPRD tidak dilibatkan sama sekali,” kata Rahmat.

Padahal kata politikus PKS itu, jauh hari sebelum penjaringan dilakukan. Pihaknya, meminta agar DPRD bisa dilibatkan untuk memastikan proses perekrutan betul-betul dilakukan secara profesional.

“Padahal kami meminta legislatif dilibatkan hanya mau memastikan perekrutan calon pimpinan perusda benar-benar dilakukan secara profesional, bukan lagi bagi-bagi jabatan politik,” ucapnya.

Dugaan soal bagi-bagi jabatan lanjut Rahmat sudah pernah terjadi pada manajemen Perusda sebelumnya. Hasilnya, Perusda tidak menunjukkan progres yang positif melainkan penyertaan modal sebesar Rp1 miliar terindikasi di korupsi.

“Iye betul sekali, termasuk ke khawatiran kami pada saat proses penganggaran penyertaan modal untuk perusda. Kalau tidak jelas visi-misi dan programnya. Kita merasa berdosa juga kalau menyetujui untuk penganggarannya tapi hasilnya nanti sama dengan yang sebelumnya,” tutup Rahmat.

Sebelumnya, pihak panitia seleksi telah menutup pendaftaran pada Kamis, 22 Juni 2023. Proses ujian kompetensi calon direksi pun telah dilaksanakan dan tinggal menunggu hasil.

Dimana, posisi yang tersedia di antaranya komisaris utama, komisaris, direktur utama, dan direktur.

Komisaris utama PT Bumi Maros Sejahtera sebelumnya mengundurkan diri. Sedangkan direktur utama masuk bui karena terindikasi korupsi.(*)

---