Sembilan Fraksi DPRD Makassar Sepakat Ranperda APBD Perubahan 2023 Jadi Perda

Sabtu, 30 September 2023 | 20:04 Wita - Editor: Andi Nita Purnama - Reporter: Agung Eka - Gosulsel.com

MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Sembilan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar melalui juru bicara masing-masing menyatakan menyetujui untuk menetapkan Ranperda APBD Perubahan tahun 2023 Kota Makassar menjadi Perda. Kesembilan Fraksi tersebut adalah Demokrat, PPP, Gerindra, Golkar, Nasdem, Nurani Indonesia Bangkit, PAN, PDI-P, dan PKS.

Juru bicara masing-masing fraksi saat rapat paripurna DPRD Makassar menyatakan menyetujui Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 Kota Makassar. Rapat tersebut beragendakan pengambilan keputusan terhadap Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 di gedung DPRD Makassar, Sabtu (30/09/2023) malam.

pt-vale-indonesia

Juru Bicara Fraksi Partai Nasdem mengatakan, setelah mendengar, mempelajari, mengkaji, serta memperhatikan dan mencermati dengan seksama penjelasan Wali Kota Makassar dalam Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, serta tanggapan dan/atau jawaban Wali Kota Makassar terhadap Pemandangan Umum faksi-fraksi, khususnya jawaban wali kota terhadap beberapa pertanyaan Fraksi NasDem, maka menyetujui untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

Juru Bicara Fraksi PKS Andi Astiah mengemukakan, Fraksi PKS mengikuti seluruh rangkaian tahapan pembahasan perubahan APBD 2022. Pihaknya mencatat beberapa hal yang patut untuk dijaga, senantiasa dimonitoring dan dikoordinasikan dengan baik.

Setidaknya ada tiga poin, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang mendapat alokasi anggaran besar seperti pada Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum, agar senantiasa mendapat perhatian khusus agar berjalan dengan baik dan tuntas serta tidak menyisakan anggaran yang besar.

“Pada perubahan APBD 2023 ini kami sangat berharap kegiatan-kegiatan sosial dan ekonomi yang secara langsung menyentuh masyarakat tetap menjadi perhatian serius dan diprioritaskan meskipun telah memasuki tahapan Pemilu. Janganlah karena suasana politik menjadikan kepedulian kepada masyarakat berkurang,” kata Andi Astiah.

“Kami berharap, alokasi hibah yang disiapkan buat berbagai lembaga termasuk dukungan pelaksanaan kelancaran Pemilu senantiasa dikawal dengan baik,” sambungnya.

Dengan memperhatikan seluruh catatan-catatan, Fraksi PKS menyatakan setuju untuk lanjut ke tahapan penetapan Perubahan APBD 2023.

Sementara Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Andi Suharmika mengatakan pada prinsipnya pihaknya dapat menerima dan terus mengapresiasi komitmen pemerintah kota dalam upaya bersama DPRD yang terus-menerus untuk mengoptimalkan belanja daerah. Secara efektif dan efisien tanpa melupakan upaya yang sama dari sisi bagaimana pendapatan daerah. Juga dapat terus meningkatkan dan mengoptimalkan belanja dan pendapatan daerah.

Senada, juru Bicara Fraksi PPP Hj Muliati menyampaikan, setelah melalui proses panjang, rapat-rapat dan diskusi, serta setelah mencermati dan memperhatikan seluruh catatan di atas pendapat akhir fraksi, maka Fraksi PPP menyetujui untuk tetapkan Ranperda Kota Makassar Tentang Perubahan APBD 2023 menjadi Perda.

Sedangkan Fraksi Partai Gerindra menyatakan memberikan apresiasi kepada Wali Kota Makassar yang telah menyampaikan jawaban. Terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Makassar tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023.

“Kami Fraksi Gerindra Kota Makassar dengan ini menyatakan menerima Ranerda APBD Perubahan 2023 menjadi peraturan daerah,” kata Juru Bicara Fraksi Gerindra, Nunung Dasniar.

Rapat paripurna di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo. Ia di dampingi oleh dua wakil ketua yaitu Wakil Ketua I, Adi Rasyid Ali dan Wakil Ketua III, Andi Nurhaldin NH.

Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto juga hadir langsung di dampingi oleh sejumlah kepala OPD lingkup Pemkot Makassar.(*)


BACA JUGA