MAROS, GOSULSEL.COM —Aktivis Pemuda M.Rusli, meminta aparat penegak hukum (APH) untuk segera mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) di tubuh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maros.

M.Rusli mengatakan bahwa dugaan tersebut dilakukan oleh oknum unsur pimpinan DPRD Maros periode 2019-2024, dalam hal anggaran belanja rumah tangga dinas yang disinyalir mencapai miliaran rupiah.

“Kita minta agar APH mengatensi dugaan ini. Segera periksa Sekwan, ketua DPRD dan dua wakil ketua DPRD Maros terkait dugaan korupsi ini,” katanya. Jumat (18/10/2024).

Dugaan ini muncul kata M.Rusli, lantaran rumah dinas untuk unsur pimpinan DPRD Maros tidak fungsikan. Sementara anggaran belanja rumah tangganya tetap digunakan.

“Informasi yang kami terima anggarannya dicairkan tapi rumah dinas tidak ditempati sama sekali. Bahkan ada yang malah dipinjamkan ke instansi lain,” ucapnya.

Sementara itu, salah satu anggota DPRD Maros periode 2019-2024 yang menolak identitas disebutkan mengkonfirmasi hal tersebut. Ia bahkan menyayangkan dugaan penyelewengan anggaran negara tersebut untuk kepentingan pribadi pimpinan DPRD Maros.

“Seharusnya rumah dinasnya digunakan, karena anggaran tunjangan rumah tangga peruntukannya untuk itu,” jelasnya.

Menurutnya, pemerintah menggelontorkan anggaran untuk tunjangan rumah tangga mencapai puluhan juta setiap bulannya dan dicairkan selama menjabat. “Untuk wakil nilainya sama kisaran Rp40 jutaan per bulan, beda dengan ketua DPRD Maros nilainya hampir samalah dengan tunjangan rumah tangga Bupati Maros,” urainya.

Saat ini, memang tengah ramai perilaku dugaan korupsi di pusaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Seperti yang belum lama ini di Kabupaten Bantaeng dan juga Kabupaten Sidrap.

---