MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Bank Indonesia (BI) Sulawesi Selatan (Sulsel) bersama regulator bidang ekonomi keuangan (OJK, LPS, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan/DJPb Kemenkeu) dan Pemda se-Sulsel menggelar rapat koordinasi (rakor) di Ruang Baruga Phinisi Kantor Perwakilan BI Sulsel pada 16 Oktober.

Forum ini merupakan rakor perdana antara regulator ekonomi keuangan dan Pemda se-Sulsel untuk menjadi wadah komunikasi dan koordinasi instansi kebijakan ekonomi dan keuangan. Tujuannya untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan strategis yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Sulsel.

Rakor kali ini dipimpin oleh Deputi Kepala Perwakilan BI Sulsel, Ricky Satria. Tampak hadir Kepala Kantor Wilayah DJPb Kemenkeu, Supendi; Kepala OJK Sulselbar, Darwisman; dan Kepala Kantor Lembaga Simpanan III, Fuad Zaen, dan para Sekda se-Sulawesi Selatan, serta Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan se-Sulawesi Selatan.

Forum ini fokus membahas perkembangan ekonomi dan keuangan terkini, serta upaya untuk menggali sumber-sumber pertumbuhan ekonomi di Sulsel. Adapun dalam rapat koordinasi ini mengangkat tema tematik yaitu upaya akselerasi sektor perikanan dan peternakan di wilayah Sulsel.

Rakor berfokus pada penguatan kedua sektor itu lantaran selama ini memiliki kontribusi utama dalam pertumbuhan ekonomi di Sulsel dan memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan termasuk hilirisasinya.

Deputi Kepala Perwakilan BI Sulsel, Ricky Satria, menyampaikan rapat kali ini menghasilkan pemetaan permasalahan dan kendala yang menghambat sektor perikanan, serta menghasilkan rekomendasi yang implementatif dan do-able untuk pengembangan sektor tersebut.

Ricky menyampaikan beberapa rekomendasi, antara lain yakni perlunya mendorong percepatan hilirisasi sektor perikanan dengan melibatkan berbagai pihak secara proses end-to-end, pembentukan BUMD pangan dalam pengelolaan cold storage, dan melakukan diversifikasi pasar dan sertifikasi produk ekspor perikanan.

Selanjutnya, ia bilang pemanfaatan digitalisasi bank untuk transaksi (QRIS) maupun pengelolaan keuangan dengan memanfaatkan mobile banking perlu didorong sehingga melancarkan transaksi bagi pelaku UMKM. “Kecukupan energi dan kelancaran bahan bakar diperlukan untuk mendukung berkembangnya perikanan dan hilirisasi,” katanya.

Di sisi lain, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulsel, Supendi, menyampaikan Kementerian Keuangan siap mendukung pengembangan potensi ekonomi daerah di sektor Perikanan dan Peternakan. Di antaranya melalui penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) serta mendorong penyaluran KUR di sektor Perikanan.

“Untuk itu diharapkan agar Pemerintah Kabupaten/Kota bisa menggali dan memetakan potensi daerahnya secara komprehensif serta melengkapinya dengan data yang detail, sebagai dasar pengajuan permintaan DAK,” katanya.

Kepala OJK Sulselbar, Darwisman, pada kesempatan itu mengusulkan peningkatan produktivitas sektor perikanan dan peternakan melalui metode klasterisasi dan bersinergi dengan program TPAKD.

Ia juga menekankan pentingnya menghapus praktek-praktek rentenir melalui program PHINISI, serta pengembangan hilirisasi industri berbasis SDA.

Kepala Kantor Perwakilan LPS III Makassar, Fuad Zaen, memaparkan perlunya optimalisasi sumber dana simpanan di perbankan terutama di daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan ekonomi. Untuk itu upaya mendorong kesadaran masyarakat untuk menabung di bank akan terus dilanjutkan melalui penguatan literasi keuangan di Kabupaten/Kota se-Sulsel.

Terkait pengembangan sektor perikanan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel, Muhammad Ilyas, menyampaikan akselerasi pertumbuhan sektor perikanan dapat dilakukan dengan melakukan pengembangan produk turunan rumput laut serta produk perikanan potensial lainnya seperti teripang pasir yang saat ini diminati oleh pasar luar negeri.

Terkait dengan potensi dari produk ikan laut tangkapan, Ilyas mengingatkan perlunya mengelola aktivitas penangkapan ikan dengan baik dan tidak berlebihan. Semua itu demi menjaga sustainability pasokan di masa depan.

Adapun implementasi berbagai rekomendasi tersebut membutuhkan sinergi dari 3P (Public, Private, Partnership) serta melibatkan kolaborasi berbagai pihak mulai dari K/L, Pemda, regulator, perbankan, asosiasi, dan pihak lainnya.

Sebagai tindak lanjut kedepannya akan dilakukan rakor serupa secara rutin untuk melakukan monitoring terhadap implementasi berbagai rekomendasi yang telah disepakati bersama, serta menentukan prioritas dari rencana pilot project pengembangan ekonomi potensial yang dapat dilaksanakan mulai 2025. (*)

---