Bupati Gowa Desak Pemprov Sulsel Segera Bayarkan Dana Bagi Hasil yang Tertunda

Minggu, 12 Januari 2025 | 13:22 Wita - Editor: Dilla Bahar - Reporter: Endra Sahar - Gosulsel.com

GOWA, GOSULSEL.COM-Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk segera menyelesaikan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi hak pemerintah kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Gowa. Hal tersebut disampaikan Adnan saat menghadiri Rapat Koordinasi Forkopimda Sulsel bersama Bupati/Walikota dan Kepala Instansi Vertikal se-Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (10/1/2025).

Menurut Adnan, DBH yang menjadi hak Kabupaten Gowa hingga saat ini baru dibayarkan sampai Mei 2024, sementara tujuh bulan sisanya dengan total sekitar Rp49 miliar masih belum terbayarkan. “DBH ini sudah dihitung sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dialokasikan untuk berbagai kegiatan. Namun, karena belum terbayar, sejumlah program tak bisa dilaksanakan,” ungkapnya.

pt-vale-indonesia

Ia juga menjelaskan bahwa beberapa kabupaten/kota menghadapi situasi lebih sulit karena DBH digunakan untuk belanja gaji pegawai, sehingga keterlambatan pembayaran ini menimbulkan masalah besar. “Beruntungnya Gowa menggunakan DBH untuk kegiatan fisik. Namun, ada daerah lain yang tidak bisa membayar gaji pegawai karena dananya belum diterima,” tambah Adnan.

Merespons hal ini, Pj Gubernur Sulsel, Fadjry Djufry, berjanji menyelesaikan permasalahan tersebut dalam waktu dua minggu. “Kami memahami harapan besar dari para bupati/walikota. DBH menjadi prioritas kami. Kami akan membagi proporsi dana secara bertahap dan meminta seluruh pihak untuk bersabar,” ujar Fadjry.

Selain membahas DBH, rapat tersebut juga menyoroti sejumlah program prioritas, termasuk arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperkuat sinergi pusat-daerah menuju Indonesia Emas 2045. Fokus lain meliputi stabilitas politik, ketahanan pangan, dan penguatan sektor pertanian serta perikanan guna mengatasi ancaman krisis pangan.

Adnan berharap solusi segera diberikan agar seluruh kabupaten/kota dapat melanjutkan program-program pembangunan yang telah direncanakan. “Semoga Pemprov Sulsel bisa segera menjawab keluhan ini demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*)


BACA JUGA