MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Milad ke-53 Fakuktas Hukum (FH) Universitas Muslim Indonesia (UMI) menghadirkan Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas sebagai salah satu tamu Istimewa. Kegiatan berlangsung meriah di Auditorium Al Jibra FH UMI pada Sabtu (12/1/2025) malam.

Supratman Andi Agtas merupakan alumni FH UMI angkatan 1988. Hadir juga Anggota DPR RI, Andi Taufan Pawe yang merupakan alumni angkatan 1983

Di tengah kehadiran pada Milad FH UMI ke-53, Menkum turut didampingi dengan Kepala kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan Basmal, Kepala Divisi Pelayan Hukum Demson marihot, Kepala Divisi Peraturan Perundanng-undangan dan Pembinaan Hukum Heny Widyawati beserta para pejabat struktural.

Tema milad tahun ini “53 Tahun Ukhuwah Islamiah Menuju Fakultas Hukum Berkelas Dunia” sebagai upaya FH UMI untuk mencapai akreditasi Internasional

Rektor UMI Prof Hambali menyampaikan kegembiraannya atas kehadiran para alumni dalam  milad FH UMI ke -53. Terkhusus bagi Menkum Supratman dan Anggota DPR R.I Taufan Pawe.

“Saat ini kita mendorong FH UMI untuk mendapatkan akreditasi Internasional dengan terus mengembangkan program, kurikulum dan meningkatkan sarana penunjang serta syarat-syarat mencapai akreditasi Internasional,” terang Rektor UMI

Sementara itu, Dekan FH UMI Prof Muhammad Rinaldy Bima meminta dukungan dari seluruh alumni melalui masukan-masukan yang berarti agar FH UMI terus maju berkembang untuk mencapai akreditasi Internasional.

Menkum Supratman Andi Agtas pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih pada seluruh dosen FH UMI yang telah memberinya berbagai ilmu pengetahuan.

Menkum Supratman mengenang dan bernostalgia dengan proses Panjang perkuliahan yang dilaluinya selama menjadi mahasiswa di FH UMI.

Menurutnya tanggungjawab alumni saat ini, salah satunya dengan terus mendukung FH UMI untuk mensukseskan akreditasi Internasional tersebut.

“Sebagai alumni saya menpunyai tanggungjawab moral untuk menjaga nama baik almamater UMI,” ujar Supratman

Selanjutnya Menkum mebahas mengenai proses kepemimpinannya di Kementerian Hukum.

“Proses transformasi yang dilakukan oleh Menkum diawali dengan proses perekrutan pegawai negeri tanpa adanya  proses transaksional di dalamnya,” jelasnya

Saat ini Kemenkum juga telah meluncurkan trasnformasi digital agar seluruh layanan yang ada di Kementerian Hukum, paling lambat 2026 akan dapat diakses oleh Masyarakat secara digital.

“Sebagai Menteri Hukum kami akan meminta direktorat Peraturan Perundang – Undangan untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan FH UMI agar dapat berpartisipasi dalam penyusunan naskah akademik dan draf rancangan Undang-undang. Semoga ini bisa membantu untuk meraih akreditasi Internasional,” ungkap Menkum Supratman

“Tentunya Sumbangsih seluruh alumni dibutuhkan untuk membuka ruang agar dapat mencapai akreditasi internasional,” tutup Supratman. (*)

---