MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Dari kejauhan, terlihat puluhan rumah berjajar di Green Cakra Hidayat Parangbanoa, salah satu perumahan subsidi di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Jaraknya 15 kilometer dari pusat ibu kota Sulawesi Selatan, Makassar.

Perumahan ini terdiri dari blok A sampai blok F. Sebagian besar hunian tampak sudah terisi bahkan telah direnovasi oleh pemiliknya.

Aini Aristantia (32), salah satu penghuninya. Dia bersama suami dan sang anak yang berusia lima tahun menempati rumah di blok E nomor 1.

Rumah Aini terlihat sederhana, berwarna merah muda, dan sudah dipasangi kanopi di halaman terasnya. Tidak lama lagi, dia juga bakal memasang pagar.

Sudah hampir dua tahun sejak dia menempati rumah pribadinya itu. Pada Maret tahun 2023 lalu, Aini mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui Bank Tabungan Negara (BTN) demi rumah tersebut.

“Maret tahun 2023 kalau tidak salah saya ajukan beli rumah di sini,” kata Aini kepada Gosulsel saat ditemui di salah satu cafe di Makassar, Senin (3/2/2025).

Saat itu, dia mengaku nekat untuk membeli rumah. Padahal, gajinya sebagai akuntan di salah satu perusahaan swasta terbilang kecil. “Gaji cuma Rp2 juta, tapi saya mau beli daripada harus ngekos terus,” ucapnya.

Sebelum punya rumah, Aini menempati sebuah indekos berukuran 3×3 meter dengan kamar mandi di dalamnya. Lokasinya dekat kawasan ruko Yammin Square Gowa, tempat dia bekerja.

“Waktu kuliah dulu sudah ngekos, pindah-pindah. Terakhir dekat Yammin biar cepat datang kalau kerja,” ujar Aini.

Tiga tahun menempati indekos, temannya resah. Mereka menilai Aini sudah harus membeli rumah, alih-alih terus bayar biaya sewa indekos namun tidak dimiliki secara permanen.

“Kayaknya hampir tiap Minggu, saya ditanya terus. Dia bilang beli saja rumah, tersiksa kalau kos terus,” kata Aini meniru ucapan temannya.

Untuk itu, dia mulai mencari rumah subsidi yang ramah di kantong. Pencariannya itu berakhir ketika menemukan promo pembelian unit rumah di Green Cakra Hidayat Parangbanoa.

Wanita asal Kabupaten Sidrap ini mengatakan, uang muka dan akad saat itu hanya Rp10 juta. Beruntung, dia sudah punya tabungan sebesar Rp16 juta. “Tabungan itu sebenarnya mau saya pakai untuk keperluan lain,” ungkapnya.

Tanpa pikir panjang lagi, Aini mengajukan KPR subsidi di BTN. Rasa khawatir ditolak membayangi setelah menyetorkan berkas sesuai persyaratan yang tertera termasuk salah satunya slip gaji.

BTN menjadi bank rekanan PT Hidayat Anugerah Pratama yang merupakan pengembang dari perumahan Green Cakra Hidayat Parangbanoa. Kerjasama keduanya diketahui sudah terjalin sejak tahun 2017.

Pada awal tahun 2024, BTN memberikan kabar bahagia. Pengajuan Aini akhirnya disetujui. Dia pun diminta untuk menyelesaikan proses akad untuk rumah barunya di BTN Cabang Panakkukang, Jalan Letjend Hertasning, Makassar.

“Saya sengaja izin kerja waktu itu untuk cepat tanda tangan berkas. Setelahnya saya bisa pegang kunci (rumah),” ujar Aini tersenyum mengingat momen tersebut.

Menurut Aini, proses pengajuan KPR di BTN terhitung cepat. Bahkan, petugas dari BTN saat itu turut mendampinginya sampai akad rampung. “Semua berjalan lancar karena memang saya diajak terus berkomunikasi sama petugasnya,” katanya.

Di rumah barunya, dia sudah tinggal bersama suami dan anaknya yang berusia lima tahun. Sesekali, orang tua mereka datang dari Sidrap untuk menjenguk sang cucu.

“Daripada harus menginap di rumah kakak terus mending di rumahku saja biar senang lihat cucunya,” tutup Aini.

Aini adalah satu dari jutaan masyarakat yang punya impian untuk memiliki rumah pribadi namun berstatus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dia masuk dalam kriteria MBR mengingat gajinya sebagai pegawai swasta di bawah Rp8 juta dan sudah menikah.

Gaji Rp2 juta itu juga tidak sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Selatan sebesar Rp3.657.527 per tahun 2025.

Merujuk data dari Housing and Real Estate Information System pada tahun 2022, sebanyak 12.759.172 orang belum memiliki rumah atau backlog kepemilikan rumah. 84 persen diantaranya merupakan golongan MBR. Lantas, bagaimana BTN mengakomodir MBR yang masih belum punya rumah? Mari kita ulas.

Jurus BTN Sukseskan Program Tiga Juta Rumah

Perlu diketahui, BTN merupakan pemain lama dalam pembiayaan KPR sejak berdiri pada 10 Desember 1976. Dari tahun ke tahun, BTN selalu mendominasi penyaluran kredit pembiayaan rumah baik subsidi maupun non subsidi.

Data terakhir pada tahun 2024 di Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), BTN kembali di urutan pertama dengan menyalurkan kredit pembiayaan untuk 1.518 unit rumah.

Peran BTN sekarang sangat penting dalam menyukseskan program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Salah satu peran BTN adalah memudahkan masyarakat khususnya golongan MBR untuk memiliki rumah pribadi. Kuncinya ada pada skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

FLPP merupakan program pemerintah yang memberikan dukungan pembiayaan untuk MBR. Skema KPR subsidi ini dikelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI bersama perbankan salah satunya BTN.

“Program ini memberikan bunga rendah dan cicilan yang terjangkau, sehingga masyarakat dengan penghasilan terbatas dapat memiliki rumah,” ujar Bagus Hendri Setiawan, Region Head BTN Wilayah Sulawesi Maluku Papua (Sulampua) kepada Gosulsel saat dihubungi via telepon, Sabtu (8/2/2025).

Melalui skema FLPP, BTN telah berhasil menyalurkan KPR subsidi sebanyak 114.853 57,34 dari 200.300 unit rumah atau 57,34 persen kepada MBR selama tahun 2024. Berikut dengan nilai FLPP yang tersalurkan sebesar Rp14.111.613.973.501 triliun dari Rp24.577.186.993.214 triliun.

Selain skema FLPP, kata Bagus, BTN juga sudah menurunkan standar persyaratan KPR bagi golongan MBR. Salah satunya keringanan biaya cicilan.

“Syarat yang lebih mudah dibandingkan dengan KPR konvensional. Kami memberikan kemudahan dalam pembayaran uang muka, serta memperpanjang tenor (jangka waktu) cicilan agar lebih terjangkau,” lanjutnya.

Kendati demikian, Bagus menyadari ada beberapa tantangan dalam penyaluran KPR subsidi. Kasus yang paling sering dijumpai adalah penolakan pengajuan kredit terhadap calon nasabah.

Menurut Mantan Branch Manager BTN Kantor Cabang Bandung Timur itu, perseroan terus berupaya untuk meminimalisir penolakan dengan memperbaharui sistem penilaian kredit.

“Kami melakukan peningkatan dalam hal digitalisasi dan sistem penilaian kredit yang lebih efisien untuk meminimalkan kendala-kendala administratif yang menghalangi calon nasabah,” ujarnya.

“Bank BTN juga berkoordinasi dengan pemerintah dan pengembang untuk memastikan rumah subsidi tetap terjangkau bagi masyarakat yang berhak,” kata Bagus menambahkan.

BTN juga mendorong para pengembang untuk terus menyediakan rumah subsidi bagi MBR. Targetnya, ada 800 ribu unit yang tersedia melalui penyaluran KPR subsidi dengan skema FLPP.

“Jadi BTN bekerja sama dengan pengembang dan pemerintah untuk memastikan bahwa rumah subsidi dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Bagus.

Dia memastikan, BTN senantiasa menaati regulasi pemerintah yang ada demi memudahkan masyarakat mendapatkan rumah subsidi. Hal itu tercermin melalui upaya yang dilakukan BTN saat ini.

“Seperti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Perpres ini merupakan dasar hukum utama yang mengatur penyediaan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” jelasnya.

“Ada juga Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ini mengatur tentang pembiayaan rumah subsidi melalui skema KPR termasuk bunga rendah dan ketentuan pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan MBR,” kata Bagus menambahkan.

Sementara itu, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu kembali menegaskan, komitmen perusahaan untuk mendukung program tiga juta rumah.

“BTN sudah menegaskan komitmennya mendukung upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam penyediaan rumah rakyat melalui program 3 juta rumah,” kata Nixon di Jakarta beberapa waktu lalu.

Dia berharap insentif yang digelontorkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dapat mendorong peningkatan permintaan kredit perumahan.

Adapun insentif itu di antaranya perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan pelonggaran rasio loan-to-value (LTV) yang memudahkan KPR tanpa uang muka hingga akhir 2025, serta penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia menjadi 5,75 persen pada 2025.

“Kami berharap stimulus ini dapat mendorong pertumbuhan lebih cepat lagi di sektor perumahan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih baik,” ujar Nixon.

Skema FLPP Sudah Tepat

Skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP telah membuka peluang lebih besar bagi MBR untuk mendapatkan rumah pribadi yang layak huni. Kebijakan ini dianggap sudah tepat oleh berbagai pihak.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar Abdul Muttalib Hamid menilai, skema FLPP memberikan dampak besar bagi program tiga juta rumah. Apalagi, komposisi pendanaan FLPP sudah 50% ditanggung pemerintah dan 50% didanai dari likuiditas perbankan.

“Dengan dukungan dari pemerintah dan sektor perbankan, program ini diharapkan dapat memberikan akses mudah bagi masyarakat untuk memiliki hunian yang layak dan terjangkau,” ujar Abdul Muttalib kepada Gosulsel saat dihubungi via telepon, Minggu (9/2/2025).

Namun, kata dia, program tiga juta rumah tidak melulu soal FLPP. Ada faktor penunjang lainnya yang dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya program andalan pemerintahan Prabowo-Gibran ini.

“Keberhasilan program ini juga bergantung pada beberapa faktor, seperti ketersediaan lahan, kecepatan proses perizinan, dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi persyaratan KPR. Ini yang harus diperhatikan BTN,” ujarnya.

“Selain itu, perlu adanya pengawasan yang ketat untuk menghindari penyalahgunaan dan memastikan bahwa program ini tepat sasaran,” ucap Abdul Muttalib menambahkan.

Di waktu yang sama, Anggota DPRD Kota Makassar Komisi C Bidang Pembangunan Muhammad Farid Rayendra mengungkapkan, sebagian besar masyarakat Sulawesi Selatan khususnya Makassar masih berada di golongan menengah ke bawah. Akses pembiayan KPR subsidi yang mudah dan ringan memang sangat dibutuhkan.

“FLPP ini membawa harapan. Bisa dibayangkan jika uang muka ringan dan tenornya panjang itu bisa menjangkau semua kalangan masyarakat,” ungkap Farid.

Dia berharap BTN sebagai perbankan pembiayaan perumahan dapat menjalankan skema FLPP dengan baik. Dengan begitu, lebih banyak masyarakat yang bisa punya rumah.

“Dan rumah subsidi yang disediakan juga banyak. Biar mi agak jauh dari kota karena pasti yakin semua masyarakat mau beli,” kata Farid.

Dampak Program Tiga Juta Rumah, Penciptaan Lapangan Kerja yang Luas

Selain memberikan manfaat kepada calon user atau nasabah pembiyaan rumah subsidi, program tiga juta rumah ternyata memberikan multiplier effect atau dampak turunan.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) RI Suahasil Nazara menyebut, program tiga juta rumah menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sebab, ada multiplier effect atau dampak turunan yang terjadi.

Melihat geliat penyaluran KPR subsidi yang dilakukan BTN melalui skema FLPP, menurut Suahasil, sudah mampu memberikan dampak turunan kepada 181 sektor ekonomi dan lebih dari 7.000 mitra pengembang perumahan.

“Dari 2015 hingga 2024, pemerintah melalui FLPP telah membangun 1,1 juta unit rumah untuk kategori MBR. Saat ini kami sedang menggodok bagaimana agar FLPP lebih kuat lagi,” katanya di Jakarta beberapa waktu lalu.

Lapangan kerja juga tercipta dengan adanya pembangunan perumahan. Satu rumah yang dibangun mampu menyerap sedikitnya lima tenaga kerja seperti buruh. Jadi 100.000 rumah mampu menyerap 500.000 tenaga kerja atau lebih tergantung model rumahnya.

Salah satu buruh bangunan, Daeng Sila mengaku sering mendapatkan pekerjaan dalam pembangunan rumah subsidi. Misalnya di Zarindah Garden Pattalassang, Gowa yang dibangun pengembang PT Zarindah Perdana.

“Biasanya borongan dipanggil sama pengembang. Alhamdulillah itu bisa memenuhi kebutuhan anak dan istri,” katanya.

Begitu juga dengan Lidya Kurniati, Marketing pengembang PT Griya Kenari Makassar. Dua tahun berkarir sebagai sales untuk rumah subsidi dan non subsidi, dia mengaku perekonomiannya sudah lebih stabil.

“Kalau kita konsisten kerjanya, insya Allah banyak pendapatannya,” ujar Lidya.

Selama menjadi marketing, mayoritas masyarakat memilih pembiayaan KPR subsidi di BTN. “Prosesnya mudah dan market leader pembiayaan KPR memang itu BTN,” katanya.

Abdul Muttalib berpendapat, sektor perumahan saat ini menatap masa depan cerah berkat program tiga juta rumah. Semua sendi perekonomian tersentuh sehingga memberikan manfaat bagi semua masyarakat, tidak hanya pada calon nasabah.

“Untuk itu, BTN harus konsisten dalam program ini untuk penyaluran KPR subsidi apalagi dengan skema tadi FLPP,” pungkasnya. (*)

---