
Kanwil Kemenkum Sulsel Harmonisasi Dua Ranperkada Kabupaten Gowa
MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mengharmonisasi 2 Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) Kabupaten Gowa di Ruang Rapat Harmonisasi Kanwil Sulsel, Kamis (20/2).
Dua Ranperkada yang diharmonisasi yakni terkait pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 dan Ranperkada perubahan atas peraturan Bupati Gowa Nomor 12 tahun 2021 tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap, program redistribusi tanah objek landreform, konsolidasi tanah dan sertifikasi lintas sektor di daerah.

Perancang Peraturan Perundangan Madya Kanwil Sulsel, Baharuddin mengatakan bahwa harmonisasi ini merupakan salah satu proses pembentukan perundangan yang terdiri dari 6 proses atau tahapan sehingga harmonisasi ini sangat penting dilakukan untuk menyelaraskan peraturan yang kita bentuk dengan peraturan undangan yang lebih tinggi sehingga tidak saling tumpang tindih di peraturan dan diharapkan dapat dilaksanakan nanti setelah ditetapkan menjadi suatu peraturan.
“Beberapa hal juga kami telah sarankan pada Rancangan ini agar disesuaikan dengan sistematika penulisan pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” Ungkap Bahar.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa, Mahmud bahwa tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan panduan yang jelas terkait dengan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pertanggung jawaban APBd.
“Peraturan ini Untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kemudian yang lebih utama untuk menjamin bahwa penggunaan anggaran daerah yang kami susun dalam bentuk APBD itu bisa dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan yang diperuntukkan untuk sektor pembangunan dan untuk masyarakat banyak,” kata Mahmud.
Ia juga menyampaikan terima kasih atas masukan dari Kanwil Sulsel yang telah memberikan saran terkait dengan teknik penyusunan perundang-undangan yang benar.
Sebagai informasi, Kanwil Sulsel juga sampai saat ini telah melakukan pendampingan Produk Hukum Daerah (Prohumda) sebanyak 66 Rancangan sejak Januari hingga hari ini.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal dalam keterangannya mengungkapkan bahwa pihaknya terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam pembentukan Produk Hukum Daerah di Sulsel sesuai dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Kegiatan Harmonisasi ini dihadiri oleh Para Perancang Kanwik Sulsel dan Para Instansi terkait dari Kabupaten Gowa. (*)