MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) siap mengakselerasi Kegiatan Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dengan melakukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai instansi terkait.

Hal inj diungkapkan Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal saat mengikuti Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) secara Virtual di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah, Selasa (25/2).

Rakornis ini mengangkat tema “Perkuat Reformasi Hukum Melalui Peningkatan Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum di Wilayah” yang bertujuan membangun sinergitas serta pemahaman yang sama dalam mewujudkan kebijakan yang berkualitas untuk kinerja Kementerian Hukum yang berdampak.

“Kanwil Kemenkum Sulsel akan mendukung dan berkomitmen melaksanakan kegiatan BSK di Wilayah dengan melakukan Kolaborasi dan Sinergitas yang baik bersama Pemerintah Daerah se-Sulsel,” ungkap Andi Basmal.

Kegiatan Rakornis ini dibuka oleh Kepala BSK Hukum, Andry Indrady menyampikan bahwa ada 5 Program dan Kegiataj BSK di Wilayah yang perlu mendapat dukungan dan dilakukan dengan berbagai strategi jitu dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

“Kegiatan tersebut diantaranya Pendampingan Penilaian Indeks Reformasi Hukum, Monitoring dan Evaluasi Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), Sistem Informasi Penelitian Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Sipkumham), Analisisi Evaluasi dan Implementasi Kebijakan, dan Diseminasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum,” ungkap Andry.

Kepala BSK pada Rakor ini berharap ada teamwork dalam merealisasikan kegiatan tersebut dengan membentuk tim kerja yang solid yang dapat memperkuat sinergitas dengan Pemda di wilayah masing-masing.

Kegiatan Rakornis ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat tugas dan fungsi BSK Hukum termasuk penguatan pada pelaksanaan tugas dan fungsi BSK di Wilayah. Kegiatan ini juga untuk memberikan acuan dan persepsi yang sama dalam melaksanakan tugas.

Kegiatan yang digelar Virtual di Kanwil Sulsel turut dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sulsel, Heny Widyawati dan Jajaran Fungsional Kanwil Kemenkum Sulsel. (*)

---