MAROS, GOSULSEL.COM — Guna mewujudkan kabupaten inklusif, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros menggelar rapat koordinasi dan monitoring kebijakan pembangunan Inklusif bersama dengan Yayasan Bakti-Inklusi serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Baruga A, Kantor Bupati Maros.

Dalam kegiatan itu, turut hadir Bupati Maros, Chaidir Syam dan Sekretaris Daerah (Sekda) Maros, Andi Davied Syamsuddin, Direktur Eksekutif BaKTI, Yusran Lautipa dan manager program INKLUSI BaKTi, Lusia Palulungan serta perwakilan organisasi disabilitas dari fordisma dan PPDI.

Sementara itu hadir pula, Anggota Komisioner Komisi Nasional Disabilitas (KND), Jonna Aman Damanik bersama staf ahli KND, Ulfah Fatma Rezki secara virtual selaku fasilitator dan co-fasilitator dan para kepala OPD terkait.

Dalam sambutannya, Bupati Maros, Chaidir Syam mengapresiasi yayasan Bakti yang selama ini terus bekerja sama dengan Pemkab Maros untuk mendorong pelayanan Inklusi.

Terlebih, Kabupaten Maros akan menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang melakukan asesmen untuk mengukur sejauh mana penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang telah dilaksanakan disetiap program layanan pemerintahan.

“Yah dengan kegiatan ini saya berharap, Kabupaten Maros akan menjadi percontohan untuk kabupaten lain dalam penerapan kebijakan yang berbasis inklusi kedepannya,” ujar Chaidir, Sabtu (08/03/2025).

Menurut Chaidir, untuk mewujudkan kabupaten Inklusif ini, diperlukan kerja sama yang kompak dari semua sektor. Baik itu Pemerintah maupun dari pihak kelompok masyarakat, utamanya kelompok masyarakat marjinal dan rentan.

“Dengan rapat koordinasi ini, kita harapkan semua pihak akan bekerja sama mewujudkan Maros ini sebagai kabupaten inklusif yang tidak hanya sekadar status saja tapi membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat kita,” tambahnya.

Sementara itu, Manager program INKLUSI BaKTI, Lusia Palulungan menyebutkan, dari hasil MoU dan rencana kerja dengan Pemkab Maros, yayasan Bakti telah menyiapkan beberapa kegiatan bersama untuk dilaksanakan selama lima tahun kedepan.

“Banyak hal yang telah dilakukan oleh Pemkab Maros untuk memastikan ‘no one left behind’ dengan memastikan ada kebijakan dan dukungan anggaran yang responsif terhadarp kelompok rentan atau marjinal yang sering terlupakan dalam pelibatan perencanaan pembangunan,” katanya.

Lebih lanjut, Lusia mengatakan, pelaksanaan asasmen atas pelaksanaan kewajiban Pemkab Maros terkait implementasi kebijakan daerah atas pemenuhan hak penyandang disabilitas ini, dianggap sangat penting kedepannya. Asasmen ini akan menjadi tolak ukur pelaksanaan kebijakan inklusif.

“Kami juga bertujuan memfasilitasi Pemkab Maros, stakeholder kunci dan organisasi untuk memonitoring kebijakan pemerintah yang inklusif. Tentunya dengan adanya form asesmen. Termasuk meningkatkan pemahaman pihak terkait dalam implementasi kebijakan inklusif di Maros,” pungkasnya.

Diketahui, program Inklusi ini merupakan program yang didukung oleh Pemerintah Australia dan diasistensi oleh Bappenas, untuk kontribusi pada tujuan pembangunan yang lebih luas dengan pelibatan kelompok rentan atau marjinal di bidang sosial budaya, ekonomi dan politik.(*)

---