TAKALAR, GOSULSEL.COM – Langkah nyata peningkatan layanan publik kembali diperlihatkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel). Kali ini, dengan menggandeng Pemerintah Kabupaten Takalar melalui penandatanganan nota kesepakatan pada Senin (28/4) di Rumah Jabatan Bupati Takalar.

Kesepakatan ini fokus pada tiga area utama, yakni pembentukan produk hukum daerah, pembinaan hukum, dan peningkatan pelayanan hukum bagi masyarakat.

“Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad dan komitmen untuk mengawal pembangunan, pembinaan, dan pelayanan hukum,” kata Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal dalam sambutannya.

Kerja sama ini bertujuan menciptakan produk hukum daerah berkualitas, memperkuat pembinaan hukum, serta memperluas akses layanan kekayaan intelektual dan administrasi hukum bagi warga Takalar.

Salah satu poin penting dalam kesepakatan ini adalah keterlibatan perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Sulsel sejak tahap perencanaan, penyusunan hingga pembahasan. “Ini akan mendorong terciptanya Produk Hukum  Daerah yang harmonis dan selaras dengan sistem hukum nasional,” jelas Andi Basmal.

Selama 2024, Kanwil Kemenkum Sulsel telah mengharmonisasi 957 rancangan produk hukum daerah. Khusus untuk Kabupaten Takalar, dalam tiga tahun terakhir telah difasilitasi 9 rancangan produk hukum pada 2023, meningkat tajam menjadi 34 rancangan pada 2024, dan 6 rancangan pada Januari-April 2025.

Di bidang pelayanan hukum, Kanwil Kemenkum Sulsel telah memfasilitasi pendaftaran 16 merek umum dan 13 merek UMKM dari Takalar pada 2024. Sementara pada 2025, sudah ada 2 permohonan merek umum dan 7 permohonan merek UMKM. Sejak 2020 hingga 2025, tercatat 132 Perseroan Perorangan di Kabupaten Takalar.

“Dari data yang ada, terlihat potensi besar yang dapat didorong bersama Pemda Takalar. Kerja sama ini akan meningkatkan daya saing produk lokal, melestarikan budaya dan tradisi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tambah Andi Basmal.

Bupati Takalar, Muhammad Firdaus Dg. Manye, menyambut baik kerja sama ini. “Ini semata-mata untuk menyejahterakan masyarakat Takalar,” ujar Bupati yang akrab disapa Daeng Manye.

Ia menekankan bahwa kehadiran Kanwil Kemenkum Sulsel dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Takalar yang memiliki beragam potensi daerah. Bupati juga berharap adanya kolaborasi dalam mengembangkan layanan publik berbasis digital untuk mempermudah akses masyarakat.

Acara penandatanganan nota kesepakatan turut dihadiri Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Heny Widyawati, serta jajaran Kanwil Kemenkum Sulsel (Analis Hukum, Penyuluh Hukum Dan perancang). Dari pihak Pemda Takalar, hadir para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). (*)

---