MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Langkah strategis diambil Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) untuk memperluas jangkauan layanan hukum di daerah. Kali ini, Kanwil Kemenkum Sulsel menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Bulukumba melalui penandatanganan nota kesepakatan di Gedung Phinisi Kabupaten Bulukumba, Rabu (30/4).

Nota kesepakatan ditandatangani langsung oleh Kakanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, bersama Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf, dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba, Syahruni Haris, yang mewakili ketua DPRD.

“Kerja sama ini merupakan wujud sinergitas dalam mendekatkan layanan hukum yang berkepastian kepada masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa akses terhadap layanan hukum dapat dijangkau oleh semua elemen masyarakat secara efisien dan efektif,” ujar Andi Basmal dalam sambutannya.

Melalui kesepakatan ini, Kanwil Kemenkum Sulsel bersama Pemda dan DPRD Bulukumba akan fokus pada peningkatan kualitas produk hukum daerah. Tujuannya memastikan regulasi di tingkat daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sesuai dengan asas pembentukan serta asas materi muatan.

“Selain meningkatkan kualitas produk hukum, kerja sama ini juga mencakup pembinaan dan pembudayaan hukum di daerah, pembangunan reformasi hukum, serta peningkatan layanan kekayaan intelektual dan administrasi hukum umum,” tambah Kakanwil.

Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf, menyambut baik inisiatif ini. “Kami berterima kasih atas kesediaan Kanwil Kemenkum Sulsel menjalin kerja sama dengan Pemkab dan DPRD Bulukumba. Ini merupakan komitmen bersama untuk mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat,” ungkapnya.

Andi Muchtar menekankan bahwa sinergi antar instansi ini akan mempercepat pelaksanaan tugas pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik. “Saya berharap hubungan baik ini dapat terus dijaga dan ditingkatkan demi kemajuan masyarakat Bulukumba dan kesejahteraan bangsa,” katanya.

Penandatanganan nota kesepakatan ini disaksikan langsung oleh para pimpinan SKPD Kabupaten Bulukumba serta jajaran pejabat Kanwil Kemenkum Sulsel, termasuk Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Heny Widyawati, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Demson Marihot, dan Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Andi Haris. (*)

---