Ketua DPRD Gowa, Muh. Ramli Siddik Daeng Rewa, saat menghadiri rakor Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2025 yang digelar di Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK, Jalan Haji R. Rasuna Said, Jakarta, Kamis (15/05/2025)/FOTO: Instagram @setwan_gowa

Ketua DPRD Gowa Hadiri Rakor Pemberantasan Korupsi di KPK

Sabtu, 17 Mei 2025 | 23:13 Wita - Editor: Andi Nita Purnama - Reporter: Endra Sahar - Gosulsel.com

JAKARTA, GOSULSEL.COM — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa, Muh. Ramli Siddik Daeng Rewa, menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2025 yang digelar di Pusat Edukasi Anti Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Haji R. Rasuna Said, Jakarta, Kamis (15/05/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya KPK dalam mendorong peran aktif pemerintah daerah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta memperkuat sinergi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan penegak hukum.

pt-vale-indonesia

Dalam kesempatan tersebut, Muh. Ramli Siddik menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh agenda pemberantasan korupsi, khususnya di Kabupaten Gowa. Ia menilai koordinasi lintas daerah dan lembaga sangat penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan

“Kami di DPRD Gowa mendukung penuh langkah-langkah KPK dalam menciptakan pemerintahan yang bersih. Rakor seperti ini sangat penting untuk menyatukan pemahaman dan strategi antara pusat dan daerah,” ujar Muh. Ramli Siddik.

Ia juga menambahkan bahwa DPRD Gowa siap menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintah daerah dalam mengawal program pembangunan yang bebas dari praktik korupsi.

“Fungsi pengawasan DPRD harus dijalankan dengan integritas. Kami berkomitmen menjaga akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan anggaran dan kebijakan publik di Gowa,” tegasnya.

Muh. Ramli berharap hasil dari rakor ini dapat segera diimplementasikan di tingkat lokal, terutama dalam membangun sistem yang dapat menutup celah penyalahgunaan wewenang dan anggaran.

“Saya berharap momentum ini tidak berhenti sebagai seremonial, tetapi menjadi titik awal penguatan sistem pencegahan korupsi di daerah,” tutupnya.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh pimpinan daerah, ketua DPRD se-Sulawesi Selatan, serta pejabat KPK. Agenda utama meliputi evaluasi capaian MCP (Monitoring Center for Prevention), integrasi sistem pengawasan daerah, serta pemantapan komitmen antikorupsi bersama.(*)

Tags:

BACA JUGA