MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal menugaskan sejumlah pegawai mengikuti pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Sulawesi Utara bekerjasama dengan BPKP setempat di Bitung, 01-04 Juli 2025.

Andi Basmal menjelaskan urgensi pelatihan SPIP ini berkaitan dengan upaya pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

”Sebagaimana dijelaskan di dalam berbagai peraturan bahwa SPIP merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk tercapainya tujuan organisasi. Sehingga, setelah menyelesaikan pelatihan ini, pegawai yang tugaskan diharapkan nantinya dapat share knowledge kepada pegawai lainnya sehingga secara menyeluruh pegawai bisa memahami tujuan dan teknis penerapan SPIP pada Kanwil Kemenkum Sulsel.,” jelas Andi Basmal.

”Melalui upaya ini diharapkan capaian maturitas SPIP Kanwil Kemenkum Sulsel dapat meningkat dengan kerjasama tim oleh seluruh pegawai,” tutup Andi Basmal.

Sementara itu, Sekretaris BPSDM Hukum, Jusman saat membuka kegiatan mengatakan, ”SPIP menjadi salah satu indikator dalam pembangunan zona integritas, SPI ini menjadi hal yang sangat berdampak, yang sangat berpengaruh besar dalam rangka pembangunan zona integritas. bagaiamana pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, serta penataan struktur tata kelola yang ada di Kementerian Hukum.”

”Peserta pelatihan diharapkan dapat berkontribusi positif dalam menyajikan laporan keuangan yang baik, selain itu peserta wajib melakukan transfer knowdge di tempat tugas masing-masing setelah mengikuti pelatihan ini,” jelas Jusman.

Kepala Badiklat Hukum Sulut, James Alexander Kaihatu dalam laporannya mengatakan, tujuan pelatihan ini untuk meningkatkan pemahaman ASN Kementerian Hukum terhadap pentingnya pengendalian intern dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi dan mendorong penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ASN di semua kantor wilayah

Lanjut James, peserta dua angkatan yang terdiri dari para pejabat fungsional, para pelaksana pada 10 wilayah yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat

Metode pembelajara yang digunakan Sistem Pembelajaran Jarak jauh (PJJ). materi pelatihan yang diberikan merupakan pengayaan wawasan dan kemampuan peserta dalam hal over view, penilaian majoritas penyelenggaraan SPIP terintegritas, penilaian penetapan tujuan praktek penilaian, penetapan tujuan penilaian struktur dan proses praktek, penilaian struktur dan proses manajemen risiko. (*)

---