PANGKEP, GOSULSEL.COM — Suara publik kian nyaring menuntut keterbukaan Polres Pangkep dalam menangani dugaan korupsi pengelolaan anggaran jasa kebersihan Sekretariat DPRD Pangkep untuk tahun anggaran 2023–2024. Namun, hingga kini Kasat Reskrim Polres Pangkep AKP Saleh memilih bungkam.

“Diamnya Kasat Reskrim bukan sekadar soal komunikasi; ini sinyal resistensi terhadap transparansi. Masyarakat berhak tahu sejauh mana proses hukum berjalan agar tidak muncul prasangka ada yang disembunyikan,” tegas Direktur Pusat Kajian Advokasi Anti Korupsi (PUKAT) Sulsel Farid Mamma, Rabu (02/07/2025).

Anggaran Membengkak, Aroma Kolusi

Kasus ini mencuat setelah terungkap lonjakan nilai kontrak jasa kebersihan DPRD Pangkep. Pada 2023, CV CM digandeng melalui e-purchasing dengan nilai Rp576 juta. Setahun berselang, kontrak berpindah ke CV SJ senilai Rp729,21 juta. Proses pembayaran disebut berlangsung bulanan.

Seorang petugas kebersihan berinisial IK membenarkan telah dimintai keterangan penyidik. “Saya sudah diperiksa, begitu juga beberapa rekan. Ada juga yang belum dipanggil karena alamatnya belum ditemukan,” ujarnya via sambungan telepon.

Ketua Badan Pekerja Anti-Corruption Committee (ACC) Sulawesi Kadir Wokanubun menilai Polres Pangkep sebaiknya segera menaikkan status kasus ke tahap penyidikan dan memanggil seluruh pihak terkait, termasuk Sekretaris DPRD dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

“Nilai kontrak naik, tetapi skema pembayarannya bulanan dan terindikasi sarat kolusi. Kami mencium adanya ‘titipan’ oknum berpengaruh di DPRD,” tuturnya.

Desakan Audit Investigatif

Baik PUKAT Sulsel maupun ACC Sulawesi mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun tangan melakukan audit investigatif guna memastikan ada tidaknya kerugian negara.

Farid Mamma mengingatkan, kepolisian wajib mempublikasikan setiap tahapan penanganan perkara untuk menjaga akuntabilitas. “Ketika polisi memilih bungkam, publik kehilangan pegangan. Kontrol sosial pun lumpuh,” katanya.

Ia mendesak Kapolres Pangkep memerintahkan jajarannya bersikap terbuka demi menegakkan proses hukum yang profesional dan berujung pada kepastian hukum.

“Jika prosesnya transparan, dukungan publik akan menguat dan polisi bisa bekerja tanpa tekanan,” tutup Farid.(*)

---