Kanwil Kemenkum Sulsel Ikuti Entry Meeting Pemeriksaan BPK Secara Virtual
MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan Pendahuluan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI secara virtual, Selasa (08/07). Kegiatan ini merupakan bagian dari proses pengawasan terhadap pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) serta efektivitas pelayanan fungsi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).
Entry Meeting ini diikuti di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah dan dihadiri Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Demson Marihot, Kepala Bagian Tata Usaha Meydi Zulqadri, serta jajaran terkait.
Dalam sambutannya, Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkum RI, Sri Yusfini Yusuf, menekankan pentingnya pemeriksaan ini dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan dan BMN yang efisien, efektif, dan akuntabel.
“Pemeriksaan ini merupakan bagian dari komitmen kita dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab. Kami harap seluruh jajaran yang menjadi objek pemeriksaan dapat bersikap kooperatif, informatif, dan responsif,” ujarnya.
Sri Yusfini juga menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam pemenuhan data dan kehadiran personel untuk mendukung kelancaran proses pemeriksaan oleh tim BPK RI.
Sementara itu, Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan dari BPK RI, Novid Mahyudin, menjelaskan bahwa pemeriksaan pendahuluan ini bertujuan untuk menggali informasi awal terkait efektivitas pelayanan pada Ditjen AHU.
“Melalui pemeriksaan ini, kami ingin memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap objek pemeriksaan, termasuk proses bisnis, potensi risiko, serta kelemahan sistem pengendalian internal,” ungkap Novid.
Selain itu, BPK juga akan mengidentifikasi area strategis yang akan menjadi fokus pemeriksaan rinci, sekaligus merumuskan tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan lanjutan.
Dengan adanya entry meeting ini, diharapkan sinergi antara instansi terkait dapat semakin solid dalam mendukung upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. (*)
