Menko Kumham Imipas: Kemerdekaan Harus Dirasakan dalam Pelayanan Publik Terbaik

Kamis, 21 Agustus 2025 | 01:49 Wita - Editor: adyn - Reporter: Agung Eka - Gosulsel.com

MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), Heny Widyawaty, memimpin upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di lapangan upacara Kanwil Kemenkum Sulsel, Minggu (17/8/2025).

Dalam sambutan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra yang dibacakan Heny Widyawaty menekankan pentingnya mengimplementasikan makna kemerdekaan dalam pelayanan publik yang berkualitas.

pt-vale-indonesia

“Filosofi kemerdekaan bagi kita adalah memerdekakan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan terbaik tanpa praktik hukum yang diskriminatif,” tegas Menko dalam naskah sambutan yang disampaikan Heny Widyawaty yang mewakili Kakanwil Kemenkum Sulsel Andi Basmal memimpin upacara.

Heny juga menguraikan empat ranah besar implementasi kemerdekaan dalam tupoksi kementerian:

Pertama, dalam penegakan hukum, kemerdekaan berarti hukum tidak tunduk pada kepentingan kekuasaan atau kelompok tertentu. Hukum harus tegak lurus dan memberikan rasa keadilan.

Kedua, dalam penegakan HAM, setiap warga negara harus memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya serta mendapat perlindungan dari segala bentuk pelanggaran.

Ketiga, pengelolaan keimigrasian yang mampu menjaga pintu gerbang negara secara selektif dengan pelayanan dan pengawasan berkualitas.

Keempat, fungsi pemasyarakatan yang memperlakukan setiap warga binaan sebagai manusia yang berhak direhabilitasi untuk kembali berkontribusi di masyarakat.

Dalam sambutan Menko Yusril yang dibacakan Heny menyatakan keempat hal tersebut sejalan dengan visi besar Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam peningkatan supremasi hukum, perlindungan HAM, serta peningkatan kualitas pelayanan keimigrasian dan pemasyarakatan.

“Nilai-nilai Astacita mendorong lebih terfokusnya sasaran dan target di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” ungkapnya.

Mengutip perkataan Pahlawan Nasional Jenderal Sudirman, Menko menegaskan tempat terbaik aparatur adalah di tengah rakyat, bekerja bersama melindungi dan memastikan kemerdekaan benar-benar dirasakan manfaatnya.

“Kemerdekaan ini adalah warisan yang harus kita jaga, bukan untuk dinikmati sendiri melainkan diwariskan dalam keadaan lebih baik kepada generasi mendatang,” katanya.

Upacara yang digelar dengan mengenakan pakaian Wastra Nusantara ini mengangkat tema besar “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” sebagai visi menuju Indonesia Emas 2045.

Untuk itu, dalam sambutan tersebut Menko Yusril mengajak seluruh jajaran untuk bekerja lebih keras, bersinergi lebih erat, dan memberikan pelayanan publik terbaik demi kesejahteraan rakyat dalam menyambut cita-cita Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, dalam pesannya yang disampaikan seusai upacara meminta seluruh jajaran memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. “Hari kemerdekaan ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi kinerja kita selama ini. Apakah pelayanan yang kita berikan sudah sesuai dengan harapan masyarakat dan mencerminkan nilai-nilai kemerdekaan yang diperjuangkan para pahlawan,” ujar Andi Basmal. Ia juga menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Sulsel berkomitmen penuh untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan di bidang hukum melalui inovasi dan digitalisasi layanan.

Andi Basmal juga mengingatkan seluruh pegawai untuk senantiasa menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. “Kita harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam menegakkan supremasi hukum. Semangat kemerdekaan harus tercermin dalam setiap langkah kerja kita, mulai dari pelayanan administratif hingga pelayanan hukum di lapangan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh jajaran untuk bersama-sama mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dengan memberikan kontribusi terbaik melalui pelayanan publik yang berintegritas, transparan, dan akuntabel demi terciptanya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. (*)


BACA JUGA