Makassar, GoSulsel.com – Rapat penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Hotel Dinasti di Sulawesi Selatan, besok, dinilai akan berjalan alot.

“Mungkin besok akan alot rapatnya. Apalagi kalau Apindo bersikukuh menggunakan KHL hasil surveinya. Makanya, saya terus perintahkan staf saya untuk menghubungi pusat, apakah PP ini wajib digunakan meskipun belum ada peraturan menteri untuk pelaksanaannya,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi (Kadisnakertrans) Sulsel, Simon S Lopang, Kamis (29/10/2015).

Untuk itu, sebagai perwakilan pemerintah, Simon akan menjembatani kepentingan pengusaha dan pekerja. Dalam rapat besok, pihaknya bersama dewan pengupahan yang terdiri perwakilan Apindo dan perwakilan buruh atau pekerja akan merumuskan UMP.

Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan berpacu dengan waktu. Setiap daerah ditargetkan telah memiliki nilai upah minimum bagi buruh pada 1 November mendatang.

---