Halaman 1

Parepare, GoSulsel.com -Pencabutan izin tempat hiburan malam (THM) di kota Parepare menuai pro kotra di kalangan fraksi DPRD Kota berjuluk Bandar Madani. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dukung pencabutan, sementara fraksi Gerindra menolak izin THM dicabut.

Berikut alasannya menolak dan mendukung pencabutan izin THM di Parepare.

“Walikota Parepare, M Taufan Pawe, harus segera mencabut THM. Banyak kegiatan maksiat di beberapa THM seperti menampilkan penari telanjang. Itu terlihat THM Planet Poll, Badan Narkotika Nasional (BNN) temukan sekitar 20 lebih pengunjung positif narkoba, kata legislator PKB, Muh Fudail, ketika ditemui di ruang paripurna DPRD Parepare, Jumat (20/11/2015).

Fudail menegaskan kepada pemerintah kota Parepare melalui Wali Kota, agar segera mencabut izin THM yang nakal tersebut. “Biar ada kontribusi jika hanya mendapat uang dengan yang tidak benar yang bertentangan dengan agama tidak ada manfaatnya,” tuturnya.

Sedangkan, legislator Gerindra, Topan Aras mengatakan, tidak perlu ada pencabutan izin di beberapa THM seperti, Planet Pool, lebih baik pembinahan atau melakukan pencegahan jika dicabut izinya.

Halaman 2

”Kalau saya lebih baik dibina dari pada dicabut, kasihan pengusahanya,”kata Topan.

Wali Kota Parepare, M Taufan Pawe mengatakan, timnya akan turun dan mengevaluasi THM nakal jika itu terbukti maka akan ditindaki dengan sanksi pencabutan izin.

“Kalau itu terjadi maka pemeirntah akan mencabutnya, ini terbukti ditemukan juga pihak BNN temukan narkoba sekitar 20 lebih orang,” terangnya.

Ia mengatakan, Satpol PP akan diperintahkan untuk turun langsung melakukan operasi di saejumlah THM, jika ditemukan adanya penari telanjang maka itu sdanksinya berat.

“Kami tidak mau Parepare dikenal sarang narkoba atau tempat penari telanjang inilah yang perlu ditindak lanjuti,”tuturnya.

Halaman 3

Hal senada diungkapkan wakil ketua DPRD, Rahmat SJam, yang juga legislator Demokrat mengatakan, bahwa kalau memang pelanggaranya berat maka diberi sanksi pencabutan izin usahanya.

“Itu hak pemerintah kita tidak bisa campuri,” katanya.

Terpisah, Direktur IKRA, Parepare, Uspa Hakim, menyesalkan jika ada oknum DPRD menolak pencabutran izin jika ada THM nakal termasuk ada penari telanjang.

“Ini perlu diketahui kalau ada oknum anggota dewan justru mendukung adanya penari telanjang maka bisa saja oknum itu terlibat atau membekkengi, kasihan rakyat yang memilih justru mendukung hal-hal yang negative,”tutur Uspa.

---