Makassar, GoSulsel.com– Upaya pemerintah untuk merampungkan pembebasan lahan kereta api Trans Sulawesi terus mengalami kendala. Selain proses administrasi, masalah lain yang dihadapi saat ini adalah tenaga atau pegawai untuk melakukan pendataan.

Hal ini diakui oleh Sekertaris Daerah Sulsel, Abdul Latief, yang menurutnya, jika saja jumlah pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulsel banyak, maka masalah pembebasan lahan tak akan menjadi masalah.

“Lahan kita optimalkan terus karena ini harus didahulukan. Saya kira kita terkendala di keterbatasan tenaga untuk pendataan dan pembayaran lahan. Karena itu, jangan saling menyalahkan harusnya saling bekerjasama,” jelasnya, Jumat (12/2/2016).

Tahun ini, pihaknya terus berupaya menyelesaikan masalah lahan dan berharap di anggaran perubahan untuk pengerjaan fisiknya. Dirinya memberikan contoh, untuk masalah administarsi tahun lalu yang telah rampung di Januari namun karena masalah tenaga, tak jadi dibayarkan.

---