Makassar, Gosulsel.com – Dalam seminar Internasional Women Day, yang mengangkat tema peran pendidik dalam mencegah korupsi yang digelar oleh Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ), KPK dan pemerintah Kota Makassar, Wakil Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal MI, menekankan bahwa gerakan anti korupsi bukan hanya menjadi tugas dari penegak hukum, Hotel Aryaduta, Selasa (8/3/2016).

Dihadapan 200-an peserta yang terdiri dari para pendidik dari berbagai kabupaten/kota Se Sulsel, Deng Ical mengungkapkan bahwa dunia pendidikan harus terlibat langsung dalam gerakan anti korupsi untuk menanamkan nilai-nilai positif dalam diri anak bangsa.

“Paling penting terciptanya kesadaran bersama, memahami akar masalah korupsi, persamaan cara pandang, serta penegakan hukum, ” ujar Deng Ical.

Setelah kurang lebih 13 Tahun KPK berdiri sejak 2003 lalu berdasarkan UU RI Nomor 30 Tahun 2002,  begitu banyak pejabat yang terjerat dalam kasus korupsi pada kenyataannya korupsi tidak berkurang, dikarenakan kesalahan berada dalam system.

“Apakah seperti ini harapan bangsa, menangkap orang orang terbaik, tetapi korupsi tetap naik,” tambahnya

Sehingga, untuk memberantas korupsi maka system yang harus diubah, system pengkaderan, dan pendidikan, menciptakan generasi-generasi bebas korupsi yang dimulai dari pendidikan sekolah. “Seharusnya kegiatan anti korupsi terintegrasi, bukan hanya dilingkup KPK, penegak hukum, aktivis aktivis, tetapi juga di dunia pendidikan.

Hal senada diungkapkan perwakilan AIPJ koordinator SPAK (Saya
Perempuan Anti Korupsi) Indonesia Timur ( saya perempuan anti
korupsi), Husaimah, yang mengungkapkan pentingnya peran guru, untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada anak didik, selaku generasi
penerus.

“Melalui pembentukan, pembinaan, anak-anak dalam SEMAI, sembilan nilai, diharapkan menjadi agen untuk menularkan kepada rekan-rekannya, sehingga 10 atau 20 tahun ke depan memberikan masa depan Indonesia yang lebih baik dan bebas korupsi,” ujarnya.(*)

---