Palopo, Gosulsel.com – Perubahan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan mendapat kritik sejumlah praktisi kesehatan di Luwu Raya, khususnya Kota Palopo. Lembaga plat merah itu dituntut memaksimalkan pelayanan fisik setiap rumah sakit dan puskesmas.

Hal itu disampaikan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Palopo, dr Hamzakir saat menghadiri Konferensi Pers sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan di BPJS Cabang Palopo, Rabu (16/3/2016).

“Kami IDI Kota Palopo, sebenarnya sudah menerima surat dari IDI pusat untuk melarang menghadiri kegiatan ini karena banyak permasalahan dalam perubahan ini,” kata Hamzakir.

Adapun hal yang dipermasalahkan IDI dalam regulasi ini, yakni tidak pernah disosialisasikan dengan baik seperti melalui sosialisasi atau seminar ke masyarakat dan khususnya praktisi kesehatan.

“Kami berharap dengan adanya kenaikan iuran BPJS dan khususnya pemerintah pusat serta daerah memberikan alokasi lebih untuk pemenuhan sarana dan prasarana dalam peningkatan pelayanan,” ujarnya.

---