FOTO: Anggota Komisi D DORD Makassar, Saharuddin Sadi menerima aspirasi Srikat Rakyat miskin perihal penolkan kenaikan premi BPJS/Senin, 16 Desember 2019/Ist

Tolak Kenaikan Iuran BPJS, Srikat Miskin Geruduk DPRD Makassar

Selasa, 17 Desember 2019 | 11:40 Wita - Editor: Muhammad Fardi -

MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Srikat Miskin Kota menggeruduk kantor DPRD Kota Makassar. Puluhan massa aksi melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan tarif premi BPJS yang rencananya akan dilakukan pada Januari 2020 mendatang. Selain itu mereka juga mendorong isu pembubaran BPJS, Senin (16/12/2019).

Sekretaris Komisi D DPRD Makassar, Saharuiddin Said yang menerima massa kasi mengatakan, bahwa ini menjadi salah satu perhatian BPJS, dimana kata dia ekonomi masyarakat menurun disisi lain iuran BPJS meningkat.

“Saya kira ini hal yang biasa kita dapatkan, tetapi memang saya pribadi di Komisi D menginginkan yang terbaik untuk rakyat. Karena kondisi ekonomi kita menurun, sementara iuran bertambah, saya kira ini adalah hal yang berbeda, sangat tidak berbanding lurus dengan apa yang BPJS berikan kepada masyarakat,” kata legislator PAN ini.

Dia menegaskan Fraksi PAN memberikan dukungan kepada masyarakat yang akan meminta kebaikan daripada jaminan kesehatan. Menurutnya selama ini BPJS hanya memperhatikan iuran yang dipungut dari masyarakat saja, namun tidak berbanding lurus dengan pelayanan yang diberikan.



“Apalagi Sekarang ini, kembali kenaikan 100 persen. Ini saya kira hal yang harus mungkin dipikirkan kembali, agar tidak memberatkan masyarakat, ini khusus untuk pemerintah pusat, harus membuat formulasi baru untuk masyarakat agar tidak sulit membayar BPJS,” katanya.

Ajid, sapaan akrabnya mengatakan, aspirasi itu akan dia diskusikan di Komisi D DPRD Makassar, untuk selanjutnya berdialog dengan DPR RI.

“Ini akan menjadi isu, akan kita bahas di komisi yang nantinya kami berdialog dengan DPR RI,” ungkapnya.

Menurut dia, keputusan itu ada di tangan pemerintah pusat. Olehnya sebagai perwakilan pemerintah di tingkat II, pihaknya akan menyampaikan hal tersebut ke pemerintah pusat.

“Ya makanya ini kita tidak bisa bikin apa-apa, tapi tetap kita akan berada ditengah masyarakat untuk kepentingan itu,” tandasnya.(*)


BACA JUGA