Makassar,GoSulsel.com – Ketua Gerakan Anti Narkotika dan Pisikotrapika (Granat) Makassar, Muhammad Arman meminta pemerintah segala melakukan tes urine bagi seluruh pegawai negeri sipil (PNS). Pasalnya, kejahatan narkoba sudah sering kali ditemui pada aparatur pemerintah, seperti yang terjadi kemarin, Sekertaris Dewan Jeneponto.

“Permintaan Kemendagri itu kami nilai sangat logis guna memastikan kejahatan narkotika tidak menyebar sampai pada pejabat. Bukan hanya kepala daerah, kalau perlu setiap kepala SKPD rutin di tes urine,” pinta Arman.

Terpisah, Kepala Biro Napza dan HIV/AIDS Sulsel, Sri Endang Sukarsih menilai tes urine terkait hak setiap individu dan tidak bisa dilakukan pemaksaan. Untuk itu, pelaksana tes urine di lingkup PNS butuh payung hukum yang jelas.

“Urine itukan kepemilikan pribadi. Kalau PNS sebagai abdi negara, harus ada surat edaran atau kebijakan dari atasan. Sebenarnya, kita sangat mendukung semua PNS untuk ikut melakukan tes urine,” pungkasnya. (*)

---