Khusus Sulsel, Cahya menjelaskan kabupaten Selayar memperoleh penghargaan LHKPN Award sebagai kabupaten dengan prosentase tertinggi dalam pelaporan LHKPN.

Team leader pendaftaran LHKPN KPK RI, Harun Hidayat, menjelaskan, pada level provinsi, Selayar merupakan kabupaten terbaik dalam pelaporan LHKPN, sedangkan ranking terakhir adalah Kabupaten Toraja Utara, dengan jumlah wajib LHKPN sebanyak 2 orang, kepatuhan 0 atau 0 persen.

“Ini kenapa ada yang 2, ada yang 900 karena datanya dilaporkan pada kami belum update. Ada 2 hal yang kami soroti, pengelolanya ada atau tidak dan yang sudah wajib patuh atau tidak,” lanjutnya.

Harun melanjutkan, mayoritas masalah  yang dihadapi dalam pelaporan kekayaan tersebut adalah tidak adanya sanksi yang tegas dan regulasi di internal tentang siapa yang wajib lapor, belum adanya kesadaran pejabat, dan LHKPN belum jadi budaya.

“Peran birokrasi sebagai motor penggerak pembangunan menjadi sangat strategis untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik.Oleh karenanya, menjadi penting untuk melakukan pengendalian terhadap berbagai perilaku menyimpang aparat birokrasi agar kinerjanya dapat optimal dan berkontribusi terhadap akselerasi pembangunan yang kita lakukan.

---