Untuk itu, Menteri asal Hanura ini meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota segera menginventarisasi seluruh PNS dan mengirimkan datanya ke Kemenpan-RB. Rasionalisasi PNS akan diprioritaskan pada instansi atau pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan anggaran belanja pegawai di atas 50 persen.

Saat ini, di seluruh Indonesia, ada sekitar 270 kabupaten/kota dengan belanja pegawai diatas 50 persen. Khusus untuk Pemprov Sulsel, lanjutnya, berada pada zona aman karena alokasi anggaran yang disiapkan untuk belanja pegawai berada di kisaran 20 persen.(*)

---