Pemerintah Daerah Terancam Dapat Surat Utang dari Pusat
Proses penyerapan anggaran dan realisasi fisik dari 68 SKPD Sulawesi Selatan di triwulan pertama, hanya 14,01 persen anggaran yang terserap atau Rp967 milliar dari total Rp6,901 triliun APBD 2016.
Sementara untuk realisasi fisik hanya mencapai 17,27 persen. Angka ini sebenarnya meningkat dibanding tahun lalu yang hanya mencapai 12 persen. Namun demikian, masih ada beberapa SKPD yang realisasi fisik dan serapan anggarannya hanya mencapai 5 persen.
Hal yang sama terjadi pada lembaga atau instansi vertikal yang ada Sulsel, dari 46 lembaga yang terbagi 959 satuan kerja, yang memiliki total pagu anggaran sebesar Rp19,028 triliun. Baru sebesar Rp2,374 triliun yang dikeluarkan untuk membiayai program atau kebijakan, atau 12,48 persen realisasi keuangan dan 17,15 realisasi fisik.
Dimana baik di SKPD maupun lembaga vertikal, instansi yang mendapat porsi anggaran adalah dinas atau badan dibawah naungan kementerian pekerjaan umun dan perumahan rakyat. Untuk lembaga vertikal, dari 25 satker yang ada di Sulsel, kucuran dananya mencapai Rp3,93 triliun, namun serapannya sejauh ini baru 8,1 persen keuangan dan 13,1 persen secara fisik
Kepala Dinas PSDA Sulsel, Andi Darmawan Bintang mengakui progres penyerapan anggaran di triwulan pertama agak sulit dilakukan, karena proses penyiapan administrasi proyek atau program membutuhkan waktu yang lama sampai satu atau dua bulan.
