Ia mengatakan, isu keamanan laut memang menyorot kawasan perairan Philipina selatan setelah rentetan aksi perampokan dan penyanderaan awak kapal dagang yang melintas wilayah tersebut. Dalam kurun waktu lima bulan saja, sudah ada empat kejadian penyanderaan terhadap warga negara Indonesia.

“Harusnya pemerintah Indonesia lebih tegas dalam mengambil sikap, begitupun dengan negara tetangga,” tukas Laode.

Guru Besar Fakultas ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar ini melanjutkan, dalam memecahkan masalah penyanderaan para pelaut ini, ada bagusnya jika kedua negara bekerjasama. Nantinya dalam MoU, baik Indonesia dan Philipina memberikan upaya perlindungan hukum kepada para pelaut saat melintas di perairan bebas.

“Pemerintah tidak bisa memberikan larangan berlayar di titik-titik tertentu, apalagi itu merupakan kapal dagang. Mereka (pelaut) hidup dengan berlayar dan berdagang, yang mereka perlukan hanya perlindungan hukum,” katanya lagi. (*)

---