“Tidak mungkin peraturan kementerian bisa mengatur Indonesia dari Sabang sampai Marauke karena tidak mungkin pendekatan budaya dianggap salah, karena bisa saja ada budaya batak yang dilarang di Sulawesi Selatan, begitupun sebaliknya,” ujar Iman Hud.

Ia menambahkan, menghindari disentralisasi kebijakan dan ego sektoral juga sangat dibutuhkan untuk mengatur dan membatasi penentu kebijakan. “Tidak mungkin kalau kita mau buat izin tempat hiburan malam misalnya, tidak mungkin tanpa aturan, kita harus tau kewajiban Perindang sampai dimana, Pol PP sampai dimana, kebijakan Tata ruang sampai dimana, itu harus jelas,” ujarnya.(*)

---