“Nurmal orang Soppeng yang banyak digunakan di Makassar, saya menariknya untuk membantu saya, apalagi dia yang paling memahami visi misi AKAR SUPER karena dia yang menyusunnya,” ungkap Kaswadi.

Nurmal Idrus yang dikonfirmasi Minggu (04/9/2016) tak menampik adanya tugas penyusunan evaluasi kinerja yang diberikan.

“Ide pak Bupati sangat brillian dan ini mungkin yang pertama di pemerintahan daerah di Indonesia. Yang ada selama ini adalah perjanjian kinerja yang dibuat Bappeda tapi itu terbatas di tupoksi unit kerja saja dan tak mencakup tugas lainnya,” ujarnya.

Kandidat doktor manajemen ini menyatakan Bupati Soppeng bakal mudah melakukan evaluasi terhadap pejabatnya dengan sistem ini.

“Bupati dan wakil bupati nanti hanya tinggal meminta laporan kinerja per bulan dan melakukan evaluasi berdasar standar,” ucap Nurmal.

“Akan dengan mudah terlihat siapa yang  tak mencapai target dan siapa yang sukses,” lanjutnya.

Posisi kinerja akan ditentukan oleh seberapa poin yang bisa sebuah unit kerja raih dan poin ditentukan oleh akumulasi dari 13 sampai 15 indikator kinerja yang telah ditentukan sebelumnya. “Ini membuat tak akan ada lagi pejabat yang dipilih dan diberhentikan karena suka atau tidak suka, semua akan kelihatan secara transparan,” imbuhnya.

Hal paling menarik dari sistem ini karena KKK mewajibkan semua unit kerja memiliki satu inovasi atau program terobosan. Selain itu unit kerja juga ditekan agar tak ada temuan penyimpangan administrasi dan keuangan. Setiap temuan BPK atau inspektorat akan berpengaruh pada pengurangan poin mereka.(*)

---