“Yang misalnya kita gabung itu. tawaran kita, BLHD ( Badan Lingkungan Hidup Daerah) dengan Dinas Kehutanan, ada beberapa pemisahan, misalnya Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial kita pisahkan karena memang, pemisahan dan penggabungan SKPD itu mengacu pada scoring dari masing-masing kelembagaan itu,” ungkapnya.

Ia meyakinkan, pembahasan Ranperda tersebut akan bisa selesai sebelum target pembahasan APBD pokok tahun anggaran 2017.

“InsyAllah, tergantung dari teman-teman DPRD melakukan pembahasan, karena sebenarnya kelembagaan Daerah tidak panjangji, hanya mejelaskan apa-apa saja scoring-scoringnya,” pungkasnya.(*)

---