Makassar, GoSulsel.com – Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo kembali menegaskan tidak setuju adanya lelang jabatan yang saat ini diterapkan berdasarkan kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi.

Ini diungkapkan Syahrul dihadapan Direktur Jendral (Dirjen) Otonomi Daerah (Otoda) Kemendagri, Sumarsono, saat Rapat Koordinasi Nasional Regional II di Hotel Swiss Belhotel, Rabu (21/9/2016).

“Karir di pemerintahan itu sangat jelas, makanya saya tidak setuju dengan pelelangan. Itu salah, tidak mengerti manajemen,” kata Syahrul.

Ia menyebutkan dalam lelang jabatan ada beberapa hal yang kurang etis dilakukan untuk menegakkan aturan.

“Yudisial review boleh tapi tidak etis. Kalau kemudian ada yang tidak setuju harus telaah. Jangan buat gamang rakyat, ini yang terjadi sekarang menegakkan sesuatu tapi merusak yang lain dan membuat kegamangan,” paparnya.

Syahrul juga menyebutkan perbedaan antara organisasi pemerintah dan organisasi bisnis, swasta, LSM, dan lainnya yakni bukan hanya ada aturan di dalamnya, tetapi juga terkait karakter dan etika.(*)

---