Makassar, GoSulsel.com — Menanggapi Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia, Joko Widodo, tentang larangan pungli, khususnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Kepala Dinas Dukcapil Kota Makassar, Nielma Palamba mengatakan Dukcapil adalah salah satu institusi pemerintahan yang ramai dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga pihaknya mengaku akan tanggap terhadap intruksi Presiden RI tersebut.

Nelma mengatakan, saat ini pihaknya telah merencanakan upaya untuk mengantisipasi terjadinya pungli di Dukcapil Makassar, baik itu dengan sistem calo maupun staf Dukcapil Makassar sendiri. salah satu upaya yang dilakukan Dinas Dukcapil Makassar adalah penataan ruang front office dan back office.

“Front office itu sudah seperti bank. Berarti semua terbuka, transparan. Kenapa seperti itu, untuk menghindari, meminimalisir upaya take and give. Jadi ketika orang duduk di sini, petugas di depannya, tidak ada lagi yang mau didahulukan. Pasti dia akan segan melakukan, karena banyak masyarakat yang melihat atau memantau,” papar Nielma, ditemui diruang kerjanya, Rabu (19/10/2016).

Selain itu, pihaknya akan akan melakukan pelayanan melalui sistem antri, hal ini untuk mengantisipasi ketepatan waktu dan kenyamanan masyarakat yang melakukan pengurusan di Dinas Dukcapil Makassar.

“Itulah salah satu upaya kami untuk meminimalisir. Jadi ada batasan antara front office dengan back office untuk mencegah adanya transaksi,” katanya.

Nielam menambahkan, Dinas Dukcapil juga melakukan pengawasan melekat atau pemasangan CCTV yang bisa memantau setiap kinerja dari petugas.

“Kita harus tegas, karena kalau tidak, dianggap kita main-main. Dia kira kita tidak konsisten ketika ia tidak tindaki. Kita mau memberi contoh kepada warga kita. Ada beberapa yang saya langsung tegur ‘udah jangan melayani dulu selama dua minggu,” tandasnya.(*)

---