Angka ini naik 10 persen dari pencapaian tahun 2016 yang 5 Trilyun dan 4,5 Trilyun di tahun 2015 lalu.

Ketua INKINDO Sulsel Muhammad Dahri mengatakan proyek konstruksi tergantung dari kebijakan politik utamanya di Gedung DPR.Jika ketuk palu soal anggaran cepat,maka perusahaan kontraktor lokal sudah siap jalan, sepanjang anggarannya sudah disepakati dan disiapkan oleh Legislatif dan Eksekutif.

Lain lagi pendapat dimata Sekretaris DPD Partai Solidaritas Indonesia PSI Sulsel Fadli Noor, dimana partainya mengeluarkan aturan khusus soal pengurus ketika terpilih menjadi legislator maka harus mundur daari jabatan kepengurusan.

Ini juga termasuk larangan termasuk rangkap jabatan legislator dan direktur perusahaan. Partai kami sangat tegas untuk yang terakhir ini, supaya proyek tidak hanya berputar dilingkaran legislator. Jika ditahu maka dicabut status anggota kepartaiannya.

Sementara itu Pengamat Politik Arqam Azikin berpendapat salah satu permasalahan lainnya ialah belum disahkannya Undang-Undang Arsitek padahal ini sudah lebih dari 10 tahun.

---