Dia menceritakan bahwa alasan Prof Jimli karena jika ketua RT dan RW dikendalikan oleh pengurus partai politik akan memiliki sekat keoentingan. Menurut Prof Jimli, kata dia, untuk posisi Kepala Desa bisa saja dipimpin oleh pengurus partai politik karena hanya memiliki garis koordinasi oleh pemangku kebijakan.

“Tapi saya sudah tanyakan kepada ahli hukum tata negara yang paling top di Indonesia saat ini, Pak Prof Jimli Azidiki, jelas sekali, Pak Prof Jimli itu sepakat dengan perwali itu. Tapi walapun itu yang kita jadikan reverensi tapi pada perdebatan saya undang semua LSM, Dewan dan teman-teman media juga,” tegas Danny.

“Dan saya kira ini menarik sebenarnya, karena pada saat posisi saya belum ber Partai, posisi itu seperti sekarang, karena seadainya saya ber Partai posisi saya tidak seperti sekarang. Saya bersyukur karena saya belum ber Partai dan saya minta RT dan RW netral, justru posisi itu saya tempatkan orang-orang tidak ber Partai,” lanjut orang nomor 1 di Makassar ini.

Terkait adanya wacana yang berkembang bahwa ada kepentingannya dalam proses dan tahapan Pemilihan RT dan RW, Danny menapik dan meminta kepada seluruh masyarakat untuk mengawal kebijkana tersebut. Dia mengtakan bahwa kebijakan itu sangat transparan dan tidak memiliki kepentingan sama sekali.

“Jadi begini, silahkan dikawal. Rekomendasi lurah itu sama dengan kalakuan baik , kalau misalnya dia sudah melakukan kejahatan melawan negara siapa yang bisa tau. Kalau misalnya di kepolisian, kan kepolisian juga biasa minta rekomendasi dari RT dan RW,” tandasnya.(*)

---