Makassar,GoSulsel.com – Pengamat pemerintahan Luhut Prianto menyoroti uji publik yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, terkait petunjuk pelaksanaan pemilihan ketua Rukun Tetangga (RT) & ketua Rukun Warga (RW), hanya sebagai seremonial.

Menurut Luhur yang juga berprofesi sebagai ketua Prodi jurusan Sospol Unismuh Makassar ini, uji publik tersebut seharusnya dilakukan sebelum adanya regulasi.

“Uji publik yang dilakukan pemkot itu hanya seremoni dan akrobat. Uji publik dilakukan idealnya sebelum regulasi, bukannya setelah ada regulasi,” ujarnya, Rabu (18/1/2017).

Lebih jauh ia mengatakan uji publik yang dilakukan pemkot kemarin adalah hal yang tidak berguna mengingat peserta diskusi merupakan orang pilihan pemkot.

“Ini uji publik hampir tidak ada artinya karena kalau kita lihat orang yang hadir itu diseleksi. Siapa yang menjadi narasumber, akademisi, politisi,”tambahnya.

---