Makassar, GoSulsel.com – Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang mengakui masalah angkutan umum online telah menjadi masalah secara nasional. Karena itu pihaknya tidak bisa mengambil kebijakan atau keputusan dan memilih menyerahkan ke pemerintah pusat.

“Bukan di Sulsel saja tapi seluruh Indonesia, kita minta juga solusi dari pusat. Bisa saja kita buat kebijakan di sini, ternyata berbeda dengan ada yang dari pusat Kita minta dulu kebijakan dari Kementerian Perhubungan,” katanya, saat ditemui di Kantor Gubernur, Senin (6/2/2017).

Hal yang sama untuk kenaikan pajak pada beberapa item STNK, menurut Agus merupakan kebijakan dari Kepolisian RI. Untuk itu, pemprov hanya akan meneruskan aspirasi dari pengusaha kendaaran dan sopir di Makassar.

Untuk masalah pete-pete smart yang diluncurkan oleh Walikota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, menurut mantan Ketua DPRD ini juga menjadi tanggung jawab pemkot.”Tapi kita akan lakukan koordinasi dengan pemkot soal itu,” jelasnya.

Sementara untuk Bus Rapid Transit (BRT), yang saat ini sudah melayani beberapa rute bahkan sampai ke Takalar dan Pangkep. Agus menjelaskan angkutan umum tersebut juga dikelolah oleh Perum Damri.

---