Makassar,GoSulsel.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, mengapresiasi kinerja Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan jajarannya, dalam pemberantasan korupsi. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, memiliki indeks integritas antikorupsi yang terbaik di Indonesia, berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) bekerjasama dengan KPK.

Komisioner KPK RI‎, Basariah Panjaitan, mengatakan, ada sebuah angin perubahan dari Kawasan Timur Indonesia (KTI). Provinsi Sulsel yang merupakan provinsi di KTI, juga merupakan yang terbaik untuk program SPAK (Saya Perempuan Anti Korupsi).

“Kami apresiasi Pemprov Sulsel yang mendukung penuh. Pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dilakukan masyarakat dan pemerintah, tapi harus menyatu. Masyarakat, pemerintah, dan aparat.

Sulsel yang terbaik, karena disini lengkap. Dalam hal Indeks integritas, jangan ditanya lagi,” kata Basariah, usai menghadiri acara Ceramah Umum Pimpinan KPK yang dirangkaikan dengan SPAK, di Ruang Pola Kantor Gubernur, Kamis (16/3/2017).

Basariah mengungkapkan, pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK adalah salah satunya dengan cara pencegahan. Pencegahan memiliki banyak programnya, salah satunya SPAK.

“SPAK merupakan salah satu program KPK bekerjasama dengan Australia. Target utamanya, adalah para perempuan,” ujarnya.

Ia mengatakan, kegiatan sosialisasi anti korupsi yang dilaksanakan, ditujukan bagi PNS dan Dharma Wanita. Alasannya, supaya perempuan yang bekerja di pemerintahan bisa melihat sesuatu yang tidak benar, bisa menolak bahkan melaporkan ke pihak berwenang.

“Sebagian lagi ibu dharmawanita, karena kita tahu ibu-ibu ini nanti yang mendidik anak-anaknya di rumah untuk memberikan apa itu nilai-nilai kejujuran. Karena kejujuran adalah inti bagi seseorang tidak melakukan korupsi,” terangnya.

Sementara, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, mengungkapkan, Indeks integritas diperoleh berdasarkan survei BPS dengan KPK. Dalam hal budaya antikorupsi, Sulsel mendapatkan nilai‎ 74 dari nilai tertinggi 86.

Untuk kategori‎ pengorganisasian anti korupsi, Sulsel mendapatkan nilai 82 dari nilai tertinggi 86. Sedangkan, untuk‎ Integritas pejabat , Sulsel juga mendapat nilai 74.

“Kalau nilai 100 persen, kita capai 90 persen.  Kita harus jadi contoh, tidak ada korupsi, tidak ada pungli. Dan saya sependapat, kalau ada yang salah harus ditindaki, serta preventif menjadi penting,” kata Syahrul.

Tidak hanya itu, Ombudsman RI juga memberikan penilaian terbaik terhadap Pemprov Sulsel dalam hal pelayanan publik. Sulsel juga adalah peraih penghargaan Prasamya Purna Karya Nugraha, dengan pataka yang lengkap.

“Hal ini juga beresonansi langsung terhadap pendapatan rakyat, dari Rp 9 juta menjadi Rp 45 juta. Ini tidak mudah. Kuncinya adalah tidak korupsi, tidak suap, tidak pungli,” tegasnya. (*)

---