Makassar, GoSulsel.com – Ketua DPRD Sulsel, Moh Roem memberikan kritikan ke Pemprov Sulsel, soal kesenjangan sosial yang mencapai 0,4% atau lebih tinggi dibanding angka nasional yang hanya 0,39%. Kritikan itu disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) provinsi beberapa waktu lalu.

Hal ini tentunya membuat orang bertanya-tanya, Golkar yang notabene adalah partai pendukung Sayang jilid II mulai memberikan kritikan pedas ke Pemprov. Beberapa orang mengaitkan masalah ini dengan semakin dekatnya Pilgub 2018.

Roem sendiri punya penjelasan soal ini, ia mengatakan setiap pelaksanaan Musrembang pihaknya selalu diminta memberikan pokok pikiran untuk penyusunan kegiatan dan program di tahun mendatang. Hal ini menjadi salah satu hak dari legislator yang merupakan bagian dari pemerintahan di daerah.

“Untuk Musrembang 2018 yang dilaksanakan kemarin itu, kebetulan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD. Di RPJMD itu tercantum target yang mau dicapai, termasuk program prioritas,” kata Roem, ditemui usai melakukan pertemuan dengan DPD Partai Demokrat Sulsel, beberapa waktu lalu.

Ketua Harian DPD Golkar Sulsel ini mengakui jika berbicara pertumbuhan ekonomi, Sulsel sudah luar biasa, selalu diatas tujuh persen. Bahkan, menurutnya di tahun 2016, tak ada provinsi yang pencapaiannya menyamai Sulsel.

“Itu yang harus kita apresiasi. Hanya, saya bilang kita masih harus bekerja keras di tahun 2018, karena terlanjur ditetapkan di RPJMD kita untuk pertumbuhan ekonomi 8,3 persen,” lanjutnya.

Adapun sambutan Roem yang dianggap mengkritik pemprov saat musrembang, menurutnya adalah tugas legislasi yang dijalankan DPRD. “Kalau bicara posisi DPRD, kami bekerja di bidang legislasi, dengan tiga fungsi utama pengawasan, legislasi dan anggaran. Kalau saya tidak bicara, berarti saya tidak kerja,” jelasnya.

Wakil Ketua DPRD Sulsel, yang juga Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni’amtullah mengakui hal yang wajar jika pihaknya menyampaikan kritikan ke Pemprov. Terlebih pihaknya memiliki fungsi pengawasan terhadap eksekutif yang bertindak sebagai pelaksana.

“Kami berharap semua yang ada di RPJMD bisa diselesaikan dengan baik. Kami dengan fungsi kami di dewan siap mengawal pelaksanaannya selama lebih setahun lagi,” tambah Ulla, sapaan akrab Ni’matullah. (*)

---