Ketua PKB Sulsel Bantah Kekacauan Parpol Penyebab Kisruh DPD RI

Minggu, 09 April 2017 | 13:24 Wita - Editor: Irfan Wahab - Reporter: Muhammad Fardi - GoSulsel.com

Makassar, GoSulsel.com – Ketua DPW PKB Sulsel, Ashar Asryad, membantah statemen Aktivis Komite Pemantau Legislatif (Kopel), Herman yang terkesan tidak percaya dengan partai politik, Herman sebelumnya mengatakan bahwa saat ini banyak orang – orang parpol yang bermasalah.

Hal ini dikatakan herman merujuk pada kisruh DPD RI yang dinilainya adalah ulah orang – orang parpol.

Hal ini terjadi pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Fisipol Unismuh bekerja sama dengan IPI dan Fisipol Universitas Bosowa 45 di Warkop 212, Jl Boulevard Makassar, Minggu (9/4/2017).

Menurut Arsyad, saat ini tidak hanya parpol, tapi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Akademisi juga perlu dipertanyakan.

“LSM sekarang kan semakin ndak jelas juga, mana LSM dan dan mana yang bukan LSM, akdemisi juga seperti itu. Saya merasa bahwa teman – teman di luar partai tidak percaya dengan politisi dan sebaliknya politisi juga tidak percaya dengan orang – orang diluar partai politik,” kata Arsyad di hadapan sejumlah pemantik diskusi tersebut yang didominasi Akademisi dan LSM.

Dia mengatakan, semestinya orang – orang di luar parpol tida memiliki stigma bahwa orang parpol memihak. Pasalanya, kata dia, secara tidak sadar, orang diluar parpol sendiri juga terkadang di parpolisasi.

Dilanjutkan Arsyad bahwa periode pertama kader partai politik tidak benarkan untuk masuk dalam lemaba DPD RI. “Tapi pejalan kemudia saya melihat DPD tidak memiliki taji,” tegas tegasnya.

“Kekuasan dalam Parpol itu adalah kemaslahatan juga. tapi memang banyak masalah, persoalan rekruitmen kaderisasi dan bahkan pendidikan parpol sekarang ini juga masih bermsalah,” tambahnya lagi tidak menapik perspektif pemantik lainya.

Lebih jauh dia menjelaskan, agregasi situasi dalam parpol dal persoalan rekruitmen itu bukan hal yang sederhana, pasalnya parpol dipaksa dengan aturan namun ada syarat – syarat tertentu yang mesti mereka penuhi.

“Misalnya kita dipaksan 30 persen merekrut kader perempuan, jangankan di daerah dipusat kan juga kesulitan untuk mendapat tokoh – tokoh perempuan. Smeentara kita ini dibatasi, tidak boleh rekrut PNS dan lain – lainnya,” pungkasnya.(*)


BACA JUGA